Kelarkan Tol Trans Sumatera, Pemerintah Masih Butuh Rp387 T

CNN Indonesia
Selasa, 07 Jul 2020 15:01 WIB
Suasana di Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauhuni-Terbanggi Besar di Desa Sabah Balau Lampung Selatan, Lampung, Senin (6/6). Tim Appraisal atau tim penilaian ganti rugi lahan belum bisa menemukan solusi terkait pembebasan lahan, hal ini terbukti dari melesetnya jadwal musyawarah dengan warga yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 45 Juni 2016. ANTARA FOTO/Tommy Saputra/pd/16.
Pemerintah masih memerlukan dana Rp387 triliun atau 77,4 persen dari total investasi Tol Trans Sumatera. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Tommy Saputra).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah masih membutuhkan dana sebesar Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruh rangkaian jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 kilometer (km). Dana itu mencapai 77,4 persen dari total kebutuhan investasi tol sekitar Rp500 triliun.

Basuki menjelaskan kebutuhan investasi jalan tol sebenarnya mencapai Rp500 triliun secara keseluruhan, baik ruas utama Banda Aceh-Bakauheni maupun ruas pendukung seperti tol di Bengkulu, Palembang, Padang, Sibolga, dan Medan. Dari kebutuhan tersebut, pemerintah sudah memberikan dukungan dana sebesar Rp21,6 triliun.

Pemerintah juga memberi dukungan dalam bentuk lain, yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Hutama Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor sebesar Rp19,6 triliun. Selain itu, ada dukungan pendanaan dari perbankan sekitar Rp72,2 triliun, sehingga total kebutuhan investasi yang sudah terpenuhi mencapai Rp113 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya," ungkap Basuki usai rapat terbatas terkait jalan tol tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (7/7).

Namun, bila memprioritaskan pembangunan ruas utama jalan tol, kebutuhan dana yang belum tertutupi sebenarnya hanya Rp191 triliun atau 71,8 persen dari total kebutuhan investasi ruas utama Rp266 triliun. Pasalnya, sudah ada dukungan dana sebesar Rp75 triliun sampai saat ini.

Rinciannya, dari dukungan pemerintah Rp16,1 triliun, PMN Rp17,1 triliun, dan perbankan Rp42,2 triliun. Untuk itu, kata Basuki, Jokowi memerintahkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mencari alternatif pembiayaan agar kebutuhan investasi jalan tol bisa dipenuhi.

"Tadi ada beberapa opsi, beliau-beliau yang akan merumuskan mana yang akan, apakah dengan keluarkan bond jangka panjang. Kalau iya, itu pasti perlu dengan jaminan pemerintah atau kemarin ada sovereign wealth fund," jelasnya.

Sementara, saat ini, Basuki mencatat 393 km atau 13,65 persen dari total 2.878 km jalan tol sudah selesai dibangun dan beroperasi. Sisanya, 1.194 km atau 41,48 persen masih dalam pengerjaan konstruksi dan 1.291 km atau 44,85 persen masih tahap persiapan.

"Targetnya kami ingin menyelesaikan sampai dengan 2024," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi memang meminta jajaran menteri untuk mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tidak membebani APBN. Ia juga meminta agar dana ini diperiksa secara ketat agar rasional.

"Saya minta ada terobosan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung pada APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, ia berharap pembangunan jalan Tol Trans Sumatera yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional bisa memberi daya ungkit pada perbaikan perekonomian Indonesia ke depan.

"Kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," terangnya.

(uli/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER