Langgar Aturan, Pengamat Minta Pemerintah Sanksi Lion Air

CNN Indonesia | Rabu, 08/07/2020 14:56 WIB
Sebuah pesawat Lion Air melakukan bongkar muat angkutan kargo di Apron Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (30/4/2020). Lion Air Group yang terdiri dari Batik Air, Lion Air dan Wings Air dengan perizinan khusus (exemption flight) dari Kementerian Perhubungan akan kembali melayani penerbangan domestik yang rencananya  dimulai pada hari Minggu (3/5/2020) untuk melayani pebisnis, angkutan kargo, perjalanann bagi pemimpin lembaga tinggi negara RI, serta tamu negara. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww. Pengamat meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Lion Air Group, maupun maskapai lain yang melanggar aturan penerbangan di era new normal. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat penerbangan meminta pemerintah bertindak tegas terhadap Lion Air Group, maupun maskapai lainnya yang melanggar aturan penerbangan di era new normal.

Pernyataan tersebut menanggapi beredarnya video penumpang mengeluhkan kapasitas kursi Lion Air yang melebihi batas maksimal 70 persen, sehingga maskapai tak menerapkan prinsip jaga jarak (physical distancing).

Pengamat penerbangan sekaligus Anggota Ombudsman RI Alvin Lie meminta pemerintah mendalami video tersebut. Jika Lion Air Group terbukti melanggar aturan, maka pemerintah harus memberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pencabutan rute penerbangan, hingga pencabutan izin usaha.


Pihak Lion Air Group sendiri sebetulnya telah memberikan tanggapan atas insiden tersebut. Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengungkapkan setidaknya enam alasan manajemen menyesuaikan kapasitas pesawat dengan jumlah penumpang.

Mulai dari mengakomodir kebutuhan perjalanan udara para penumpang, pembelian tiket secara tiba-tiba oleh penumpang karena kepentingan mendesak, dan lainnya. Namun, Alvin menegaskan aturan tetap aturan.

Selama aturan itu masih berlaku maka pihak yang melanggar berhak mendapatkan sanksi.

"Ketika aturan itu berlaku, maka berlaku bagi siapa saja baik Lion Air, Garuda Indonesia, siapa saja. Lalu, aturan itu masih berlaku jadi harus ditaati oleh siapapun," ucapnya.

Senada, pengamat penerbangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arista Atmadjati menilai alasan tersebut hanya akal-akalan yang dibuat oleh pihak Lion Air Group.

"Aturan tetap aturan, maskapai lainnya juga bisa menurut. Itu namanya akal-akalan, laporkan ke Kementerian Perhubungan dan Ombudsman saja," katanya.

Arista mengatakan pemerintah harus memberikan sanksi kepada pihak maskapai jika terbukti melanggar. Pasalnya, aturan kapasitas kursi maksimal 70 persen masih berlaku.

Menurut Arista, sanksi pembekuan rute sementara juga pernah diberikan kepada Batik Air yang merupakan entitas dari Lion Air Group.

"Kasus seperti itu, Batik Air sudah pernah kena sanksi, yaitu pembekuan rute sementara yang dilanggar Batam ke Jakarta satu bulan lalu," katanya.

Untuk diketahui, dalam dua potong video berdurasi masing-masing 1 menit 38 detik dan 1 menit 06 detik itu, petugas yang menangani keluhan meminta agar penumpang yang tidak bersedia terbang untuk mengikutinya turun dari pesawat. Ia menawarkan penjadwalan ulang.

Namun, sebagian penumpang yang komplain justru maklum dan bersedia untuk melanjutkan penerbangan dengan kondisi kursi terisi penuh.

[Gambas:Video CNN]



(ulf/age)