Garuda Beberkan Penggunaan Dana Talangan Rp8,5 Triliun

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan penggunaan dana talangan sebesar Rp8,5 triliun dari pemerintah. Perseroan berharap dana talangan itu bisa cair pada tahun ini sehingga membantu menopang keuangan perseroan di tengah pandemi covid-19.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengusulkan dana talangan itu dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) atau obligasi konversi.

"Kenapa MCB? Karena kami ingin memastikan bahwa manajemen harus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa memastikan perusahaan ini bisa dijaga keberlangsungannya. Jadi tak semata mengandalkan dana talangan," ujarnya di Komisi VI DPR, Selasa (14/7).

Ia menuturkan obligasi konversi itu diusulkan memiliki tenor tiga tahun, atau jatuh tempo pada 2023. Pertimbangannya, memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki fundamental. Perseroan sendiri telah menyiapkan tiga mekanisme pembayaran jatuh tempo di 2023.

Pertama, perusahaan akan membayar obligasi konversi tersebut. Kedua, dengan asumsi industri penerbangan sudah membaik, maka perseroan bisa mengambil pinjaman luar negeri untuk membiayai obligasi jatuh tempo tersebut.

Ketiga, obligasi konversi ini diubah menjadi penempatan modal dan memberi kesempatan ke pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi.

Irfan mengatakan perhitungan usulan tenor tiga tahun telah melalui diskusi dengan pemegang saham lainnya.

"Kalau dihitung, kami mintanya (tenor) selama-lama mungkin. Tapi, tiga tahun itu menurut kami mesti diberi kesempatan dan mandat manajemen untuk juga bekerja keras. Kalau lima tahun kami khawatirnya manajemen Garuda ini take it terlalu easy situasinya," ucapnya.

Selain dana talangan, lanjutnya, perseroan tengah memproses pinjaman komersial dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp1 triliun. Pinjaman komersial itu didapat melalui fasilitas National Interest Account (NIA) untuk industri penerbangan.

Pinjaman ini sendiri sudah dibahas sebelum rencana bantuan dana talangan dari pemerintah mengemuka. "Saat ini sedang diproses oleh Kemenkeu dan Komite NIA, diharapkan dicairkan pada Juli 2020," ujarnya.

Sembari menunggu pencairan NIA maupun dana talangan, Irfan bilang perseroan tengah berbicara dengan Kementerian BUMN untuk mendapatkan fasilitas bridging loan atau dana pinjaman dari bank Himbara. Sebab, arus kas perseroan sudah negatif pada Juli ini.

"Kami harap harap dana talangan ini bisa secepatnya sehingga bridging loan tak terlalu lama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]