Dari 62 Juta, Baru 16 Juta UMKM Terima Bantuan Corona Jokowi

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mencatat baru sekitar 26 persen anggota yang menerima bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Porsi itu setara dengan 16 juta pelaku dari total 62 juta pelaku UMKM yang menjadi anggota Akumindo.

Ketua Akumindo M. Ikhsan Ingratubun menyebut lambatnya realisasi program PEN untuk pelaku UMKM memaksa pihaknya untuk bangkit sendiri. Ia menyebut dampak pandemi sudah terasa sejak Maret-April lalu.

"Bantuan sebetulnya terlambat, kan peraturan insentif keluar Maret, sekarang sudah Juli, sedangkan UMKM sudah bangkit sendiri," ucap Ikhsan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/7).

Menurut Ikhsan, bantuan kebanyakan berupa restrukturisasi cicilan, penangguhan PPh final, maupun pembiayaan koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB-KUMKM). Padahal, hanya segelitir pelaku UMKM yang memiliki bank dan terdaftar sebagai wajib pajak (WP).

Hal itu memaksa pelaku UMKM untuk harus mandiri dan mencari solusi sendiri. Mulai dari berjualan di tengah pandemi hingga berutang ke pihak ketiga.

Jebakan Batman

Awalnya, kata Ikhsan, pelaku UMKM mengira anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun akan mudah didapatkan. Namun, ia mengibaratkan bantuan pemerintah bagai jebakan batman, manis di bibir tetapi tak sesuai di lapangan.

"Awalnya tidak perlu bikin NPWP. Tiba-tiba mau dibantu dibilang butuh NPWP," jelasnya.

Ia berharap pemerintah dapat bergerak cekatan dan tak menyulitkan pelaku usaha kecil yang tengah terseok-seok. Terlebih, bantuan yang mereka butuhkan pun sebetulnya terbilang kecil.

Ikhsan menilai keberhasilan PEN ditentukan oleh banyaknya uang beredar di masyarakat. Jika tak segera mengucurkan dana ratusan triliun ini, ia khawatir Indonesia bakal bernasib sama dengan Singapura dan negara lainnya yang masuk jurang resesi.

"Kalau tidak (cepat) jangan harap PEN bisa berhasil, apalagi mau masuk ke kuartal III, berat. Singapura hancur jangan sampai kita hancur," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah baru menyiapkan skema pemberian stimulus modal kerja kepada UMKM yang belum mengakses perbankan atau lembaga pembiayaan.

Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan UKM Fixy mengatakan skema itu diperlukan agar penyaluran stimulus lebih ekspansif dan dapat benar-benar membantu UMKM terdampak pandemi covid-19.

"Ini memang yang sedang kami rumuskan untuk teman-teman, terutama untuk ultra mikro dan mikro. Pemerintah sedang mencoba merancang bagaimana mereka juga bisa dapat mengakses bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan usahanya," ujarnya beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]