Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat realisasi belanja anggaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi yang terendah di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Sementara realisasi belanja tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan kepala negara saat rapat bersama dengan para gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (15/7).
Dalam catatannya, Jokowi menyebut realisasi anggaran Sumsel dan Sultra baru 16 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Sedangkan DKI Jakarta sudah mencapai 45 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sulawesi Tenggara 16 persen, Sumatera Selatan 16 persen. Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal," kata Jokowi, dikutip Kamis (16/7).
Sisanya, realisasi belanja Nusa Tenggara Barat sebesar 44 persen dari pagu anggaran, Sumatera Barat 44 persen, Gorontalo 43 persen, dan Kalimantan Selatan 43 persen. Lalu, Bali 39 persen, Kalimantan Tengah 38 persen, Banten 37 persen, Kepulauan Riau 35 persen, Sulawesi Selatan 34 persen, Lampung 32 persen, dan Papua Barat 32 persen.
Kemudian, Kalimantan Utara 31 persen, Bangka Belitung 31 persen, Kalimantan Timur 31 persen, Jawa Timur 30 persen, Sulawesi Utara 29 persen, Jambi 28 persen, dan Bengkulu 27 persen. Selanjutnya, Sulawesi Tengah 27 persen, Yogyakarta 27 persen, Jawa Tengah 27 persen, Riau 27 persen, Sumatra Utara 25 persen, Jawa Barat 24 persen, dan Sulawesi Barat 24 persen.
Sisanya, Aceh 23 persen, Kalimantan Barat 22 persen, Maluku 21 persen, Nusa, Tenggara Timur 21 persen, Maluku Utara 17 persen, dan Papua 17 persen. "Ini harian sekarang saya pegang (data realisasi belanja), provinsi, kabupaten, dan kota," imbuhnya.
Atas catatan ini, orang nomor wahid di Indonesia itu meminta para gubernur untuk terus meningkatkan dan mempercepat realisasi belanja mereka. Khususnya, belanja modal yang dianggap paling berdampak bagi perekonomian daerah di tengah pandemi virus corona atau covid-19.
"Kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin," ujarnya.
Sayangnya, menurut catatannya, realisasi belanja modal dari masing-masing daerah masih cukup minim. Sumatera Selatan misalnya, masih sekitar 1,4 persen dari total pagu sampai Juli 2020.
Begitu pula dengan belanja modal Papua baru 4,8 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, Sulawesi Tenggara 5,6 persen, Aceh 8,9 persen, dan Maluku Utara 10,3 persen.
"Perlu saya ingatkan, uang pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, guede sekali ini. Tapi ini masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini," tuturnya.
Hal serupanya, sambungnya, turut diingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga. Jokowi mengklaim data realisasi belanja per kementerian/lembaga pun dipegang dan diperiksanya setiap hari.
"Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini tidak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang," ungkapnya.
Bahkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu turut meminta agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar membantu para kementerian/lembaga dan pemda dalam mempercepat realisasi belanja mereka.
"Hati-hati tahun yang lalu, bulan November itu masih ada lelang Rp15 triliun, bulan November masih lelang, ini hati-hati. Nanti Pak Roni (Ketua LKPP) biar sampaikan bagaimana SE yang dikeluarkan untuk mempercepat itu," pungkasnya.
(uli/agt/agt)