Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai dampak gelombang kedua penyebaran virus corona akan membuat perekonomian terjerembab lebih dalam.
"Akan lebih baik bagi kita bagaimana caranya supaya (gelombang II corona) tidak terjadi. Karena kalau second wave (gelombang kedua), wah, itu berat," ucap Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu dalam diskusi virtual yang disiarkan langsung via Instagram, Jumat (17/7).
Karena itu, menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menekan kurva kasus positif covid-19. Salah satunya dengan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan di masa kenormalan baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Febrio, gelombang kedua corona juga akan membuat perekonomian gagal pulih pada 2021 dan masih bergerak di kisaran nol persen.
Padahal, proses pemulihan diharapkan bisa dimulai sejak akhir 2020.
Memang, kata Febrio, pemerintah harus siap untuk berbagai skenario terburuk termasuk terjadinya second wave dan lamanya proses pemulihan ekonomi nasional.
Namun ia bilang, hal tersebut harus dihindari sebisa mungkin mengingat terbatasnya kemampuan fiskal untuk biaya jaring pengaman sosial secara terus-menerus.
Karena itu, ia bilang, pemulihan ekonomi nasional tak bisa berlangsung dengan cepat melainkan perlahan-lahan hingga vaksin benar-benar ditemukan.
Pasalnya, membuka kembali aktivitas perekonomian tanpa adanya batasan sebelum pandemi berisiko besar menyebabkan gelombang kedua virus corona.
"Memang kalau pun berusaha hidup senormal mungkin kita tetap akan beroperasi di bawah full capacity atau di bawah kapasitas perekonomian," imbuhnya.
Febrio sendiri melihat sinyal pemulihan sudah mulai terlihat di kuartal III 2020 lantaran mulai dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, ia cukup khawatir lantaran episentrum penularan covid-19 sekarang terdapat di beberapa wilayah dan menyebabkan aktivitas perekonomian terhambat.
"Bagaimana kebijakan pemerintah bisa mendorong ekonomi di kuartal III supaya tidak negatif. Tapi episentrum dari Jakarta sekarang ada di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, ini harus di-manage," tandasnya.