SMI soal Negara Islam Berutang: dari Saudi sampai Afghanistan

CNN Indonesia | Minggu, 19/07/2020 08:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi keterangan kepada media terkait pencairan THR pada hari ini, Jakarta, 24 Mei 2019.  Berdasarkan  hasil monitoring THR yang telah dicairkan sebesar 19 T  atau 95 % dari proyeksi kebutuhan dana 20 T. CNN Indonesia/Hesti Rika Menkeu Sri Mulyani menyebut negara berpenduduk mayoritas Islam, seperti Arab Saudi, Qatar, Pakistan, hingga Afghanistan tercatat memiliki utang. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam memiliki utang untuk menjaga stabilitas perekonomian, seperti halnya Indonesia. Ia menyebut contoh dari Arab Saudi hingga Afghanistan.

"Kalau teman-teman yang suka pakai (contoh) negara Islam. Semua negara Islam di dunia, semua berutang. Mau (Arab) Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it," ujar Ani, sapaan akrabnya saat siaran langsung di akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu (19/7). 

Tidak hanya berutang, bahkan ia mengatakan ada juga negara Islam yang kerap mendapatkan hibah sebagai sumber penerimaan. Salah satunya, negara Islam yang ada di kawasan Afrika dan tergolong negara miskin. 


Utang dan hibah itu didapat dari berbagai negara dan Bank Dunia. "Bahkan saya tahu waktu di Bank Dunia, negara Islam terutama yang di Afrika mayoritas miskin banget dan mereka dapat utang, bahkan diberikan hibah," katanya. 

Atas hal itu, ia meminta publik agar tidak anti utang dan memandang utang sebagai hal yang mengkhawatirkan. Sebab, utang dibutuhkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk mencukupi kebutuhan belanja dan menggerakkan perekonomian. 

Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan. Begitu pula, untuk kebutuhan kesehatan, menekan angka kemiskinan, infrastruktur, riset dan teknologi, sampai alutsista untuk keamanan serta pertahanan negara.

Masalahnya, kebutuhan belanja negara semakin meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan besarnya kebutuhan pembangunan. Maka, mau tidak mau utang akan diperlukan. 

"(Kalau memilih) Mending nggak usah utang? Itu juga kebijakan. Tapi kami menunda (pembangunan) infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Jadi, kita negara jumlah masyarakatnya banyak, 267 juta, tapi anak-anak kurang gizi, miskin," ungkapnya.

Di sisi lain, ia menekankan penggunaan utang bukan berarti pemerintah lebih memilih sumber dana praktis dibanding memaksimalkan dana yang ada di dalam negeri. Yang terpenting, utang dikelola dengan baik. 

Sementara, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah utang luar negeri Indonesia sebesar US$404,7 miliar atau Rp5.922 triliun (kurs Rp14.633 per dolar AS) pada Mei 2020. Jumlah itu meningkat 4,8 persen dari US$400,2 miliar pda April 2020. 

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)