Menghitung Minimnya Belanja Kesehatan dan UMKM Era Corona

CNN Indonesia | Minggu, 19/07/2020 14:43 WIB
Petugas kesehatan menggunakan alat rapid diagnostic test Corona RI-GHA COVID-19  di ruang Heritage, Kemenko PMK, Jakarta. Kamis (9/7/2020). CNN Indonesia/Andry Novelino Menkeu Sri Mulyani menyebut realisasi belanja kesehatan dan UMKM era corona lamban karena terkendala. Salah satunya, terkait data. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa data menjadi kendala utama dalam realisasi belanja penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Khususnya, yang terkait belanja kesehatan dan UMKM.

"Kami tanya (data yang terdampak) ke OJK, Kementerian Koperasi dan UMKM, Pegadaian, itu lebih dari 60 juta (orang). Tapi namanya di mana, alamatnya di mana, usaha kecilnya apa, itu jadi tantangan," ujar Ani, sapaan akrabnya saat siaran langsung di akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu (19/7). 

Lantas seperti apa realisasi belanja untuk masing-masing sektor saat ini?


Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja kesehatan untuk penanganan dampak pandemi corona baru mencapai Rp4,48 triliun per 8 Juli 2020. Jumlah tersebut setara 5,12 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp87,55 triliun di APBN 2020.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Tim Monitoring Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan realisasi masih minim karena beberapa kendala. Salah satunya, keterlambatan klaim biaya perawatan dan insentif tenaga kesehatan.

"Ini yang kami lihat kendalanya adalah keterlambatan klaim, itu sebenarnya sudah tapi ada beberapa yang belum," kata Kunta. 

Atas kendala ini, Kunta menuturkan Kemenkeu memberi dua solusi. Pertama, akan mempercepat pembayaran di Juli setelah ada simplifikasi prosedur sesuai revisi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK). Solusi ini ditujukan sebagai kendala klaim insentif tenaga kesehatan.

Kedua, menyediakan uang muka untuk mempercepat pembayaran klaim biaya perawatan. "Upaya percepatan seperti yang dilakukan adalah dengan revisi KMK dan penyediaan uang muka," tuturnya.

Sementara untuk UMKM, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat realisasi belanja program PEN untuk sektor koperasi dan UMKM baru mencapai Rp10,24 triliun per 17 Juli 2020. Jumlahnya baru sekitar 8,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp123,46 triliun.

"Realisasi ini meningkat menjadi 8,3 persen dari sebelumnya yang hanya 6,82 persen pada 9 Juli 2020," imbuh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM Eddy Satriya.

Kemudian, realisasi penempatan dana pemerintah pada bank-bank negara mencapai Rp9,98 triliun atau 12,67 persen dari total pagu Rp78,78 triliun.

Selanjutnya, realisasi pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk koperasi sebesar Rp247,9 miliar atau 24,79 persen dari pagu Rp1 triliun.

Secara total, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan dampak pandemi corona dan program PEN. Atas kebutuhan anggaran ini, defisit APBN melebar jadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK