Alokasi Dana Perlindungan Sosial Lampaui Rp100 T pada 2021

CNN Indonesia

Senin, 20 Jul 2020 17:03 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Febrio Nathan Kacaribu menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Basuki Purwadi sebagai Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). — Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menyatakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akan dilanjutkan pada 2021. (Dok. Pribadi).

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah akan menyiapkan anggaran program perlindungan sosial di atas Rp100 triliun pada 2021. Anggaran disiapkan sebagai bagian dari kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan program PEN yang dilakukan mulai tahun ini bersamaan dengan program penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 mau tidak mau harus diteruskan pada tahun depan.

"Di 2021, kami juga harus memikirkan PEN, apa yang sudah dilakukan di 2020 akan dilanjutkan," ucap Febrio saat diskusi virtual BPPK Kemenkeu, Senin (20/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga:

BKF Prediksi Defisit APBN 2021 Sentuh 4,7 Persen PDB

Pada program PEN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Anggaran itu diberikan ke masyarakat melalui beberapa program.

Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp37,4 triliun, Paket Sembako Rp43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek Rp6,8 triliun, dan bansos di non-Jabodetabek Rp32,4 triliun.

Lalu, Kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon dan gratis tarif listrik Rp6,9 triliun, logistik, pangan, dan sembako lainnya Rp25 triliun, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp31,8 triliun.

Menurut Febrio, program-program ini tentu tidak mungkin tiba-tiba dihapus atau dikurangi secara signifikan oleh pemerintah pada tahun depan. Artinya, pemerintah tetap perlu memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk program-program perlindungan sosial bagi masyarakat.

Lihat juga:

Menghitung Minimnya Belanja Kesehatan dan UMKM Era Corona

"Tahun depan, ini tidak mungkin turun terlalu jauh karena pasti masih banyak pengangguran dan kemiskinan yang naik, meski mungkin tidak sebesar Rp203,9 triliun. Mungkin akan lebih sedikit (dari Rp203,9 triliun) tapi tetap lebih besar dari biasanya (Rp100 triliun)," katanya.

Sebagai gambaran, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang dirumahkan dan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 3,06 juta pada akhir Mei 2020.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin naik 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang per September 2019 menjadi 26,42 juta orang per Maret 2020. Hal ini membuat tingkat kemiskinan naik jadi 9,78 persen dari total populasi nasional.

Febrio melanjutkan, tak hanya program PEN dalam bentuk perlindungan sosial, pemerintah juga akan memberikan alokasi untuk stimulus UMKM, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pembiayaan korporasi, hingga insentif usaha. Namun, alokasi anggarannya masih dikaji.

[Gambas:Video CNN]

"Bagaimana dengan stimulus untuk UMKM? Pasti kami lanjutkan. Bagaimana dengan anggaran untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemda? Pasti kami lanjutkan. PEN ini masih kami godok berapa besarannya sambil susun Nota Keuangan RPABN 2021," tuturnya.

Saat ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk stimulus UMKM sebesar Rp123,46 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp106,11 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.

Di sisi lain, alokasi anggaran untuk PEN 2021 akan membuat defisit anggaran meningkat dari asumsi makro Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen menjadi 4,5 persen sampai 4,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).