BPH Migas Pastikan Ketersediaan BBM di Wilayah Pacitan

BPH Migas menggelar Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 bertempat di Aula Gedung UPT Pelabuhan Perikanan Pantai, Tamperan, Pacitan, pada Jumat (24/7) dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Saat itu, Bupati Pacitan Indartato menyampaikan sejumlah persoalan, khususnya di sektor migas. Di antaranya, terkait keluhan masyarakat atas premium yang dibatasi sementara di Kabupaten Pacitan hanya ada enam SPBU, serta soal kelangkaan gas elpiji.

"Terkait dengan gas elpiji, di Pacitan ada lima agen. Hanya, jika hari besar ada kelangkaan yang kadang terjadi, hanya itu kami mengharap adanya solusi atas permasalah tersebut," ujarnya.

Anggota Komisi VII Sartono Hutomo yang membidangi lingkup tugas di bidang energi, riset, dan teknologi serta lingkungan hidup mengungkap harap agar ditemukan solusi atas persoalan yang dihadapi di Pacitan, khususnya sektor Migas.

Terlebih, secara khusus ke depannya Pacitan menjadi salah satu potensi pengembangan energi di Indonesia yang dapat menjadi daya ungkit untuk meningkatkat kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya sebagai lembaga yang bertugas menjamin ketersediaan dan distribusi BBM ke seluruh wilayah di Indonesia akan tetap bekerja memastikan kelancaran distribusi BBM, meski di tengah pandemi.

"Dalam menjalankan tugasnya kami selalu mengedepankan protokol kesehatan seperti saat pengecekan fisik ke lapangan dan kami juga memanfaatkan fasilitas video conference dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti sidang Komite penetapan hasil verifikasi penyaluran BBM subsidi," kata Bambang.

BPH Migas menggelar Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 bertempat di Tamperan, Pacitan, pada Jumat (24/7). (Foto: BPH Migas)

Sementara Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, jajarannya tetap melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM. Di mana, kata Alfon, dalam penetapan kuota BBM subsidi BPH Migas selalu memperhatikan usulan dari Pemerintah Daerah dan paramater lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi.

"Lebih khusus Jawa Timur, untuk tahun 2020 kuota solar subsidi sebesar 2,37 juta kl, mengalami kenaikan dibanding kuota tahun 2019 sebesar 2,14 juta kl dan realisasinya hingga 20 Juli 2020 baru 42,09 persen, ini tentu dapat terjadi karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah," ujar Alfon.

Terkait kelangkaan premium, ia menjelaskan pihaknya sudah membagi rata per SPBU, dengan harapan tidak terjadi antrian panjang seperti yang disampaikan Bupati Pacitan. Untuk Pacitan, kata Alfon, kuota BBM solar subsidi tahun 2020 disediakan sebesar 11.530 kl, mengalami kenaikan 6,94% persen dibanding kuota tahun 2019 sebesar 10.782 kl. Sedangkan realisasinya hingga 20 Juli adalah sebesar 4.364 Kl atau 37,85 persen.

"Harapan kami kuota ini bisa tercukupi hingga akhir tahun dan tidak terjadi over kuota. Solar subsidi ini disubsidi menggunakan uang APBN, jadi harus dipastikan tepat sasaran dan tepat volume. Mulai tahun ini BPH Migas menetapkan kuota per penyalur atau per SPBU dengan harapan dapat lebih mudah dalam mengontrol dan mengawasi penyalurannya," ungkap Alfon.

Alfon juga berharap program digitalisasi nozzle SPBU yang dilaksanakan Pertamina di 5.518 SPBU dapat digunakan untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tetap sasaran. Program yang dilengkapi dengan CCTV yang dapat mencatat nomor polisi kendaraan secara otomatis tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2020.