Bukan Resesi, Pengusaha Lebih Khawatir RI Depresi

CNN Indonesia | Jumat, 07/08/2020 07:34 WIB
Kalangan pengusaha mengaku khawatir dengan ancaman depresi ekonomi, bila resesi benar-benar terjadi pada kuartal ketiga nanti. Kalangan pengusaha mengaku khawatir dengan ancaman depresi ekonomi, bila resesi benar-benar terjadi pada kuartal ketiga nanti. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pengusaha mengaku khawatir dengan ancaman depresi ekonomi. Bukan lagi resesi yang terpampang semakin nyata usai rilis data pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen pada kuartal kedua lalu.

Kekhawatiran kalangan pengusaha makin menjadi setelah jumlah kasus virus corona (covid-19) terus bertambah setiap hari. Mereka menilai tambahan kasus positif corona akan menghambat kegiatan ekonomi, meski pemerintah sudah melonggarkan pembatasan sosial.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit menegaskan pemerintah harus menangani secara serius, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Ia menilai penanganan pandemi corona saat ini belum efektif.  


"Kami bukan lagi khawatir, sangat khawatir, karena begini kami tidak bisa dikotomi ekonomi dan pandemi. Jadi harus dua-dua itu ditangani serius. Tapi sekarang, kita lihat demi kepentingan ekonomi PSBB dilonggarkan kesan yang terjadi adalah trade off (pengorbanan), ekonomi gerak tapi pandemi naik," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/8).

Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan memaksimalkan realisasi dari berbagai program yang telah digagas pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ia berharap Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bisa memaksimalkan realisasi program PEN sejalan dengan menekan kurva covid-19. Sebab, jika ekonomi tertekan hingga resesi dan lebih parahnya depresi, maka dampaknya akan buruk.

"Kalau permintaan turun atau tidak ada permintaan apa yang mau kami produksi. Kalau kami tidak pruduksi apakah kami kuat menahan biaya rutin. Lalu, kalau kami diam-diam saja, ini akan potensi pada kredit macet dan sebagainya," jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani.

"Pastinya khawatir, tapi sekarang fokus banyak pelaku usaha adalah bagaimana melalui masa sulit ini, konsolidasi, dan transformasi bisnisnya," terang dia.

Ia mengatakan kunci agar ekonomi balik arah (rebound) menjadi kembali positif adalah pada stimulus pemerintah. Apalagi, kemampuan permodalan dalam negeri sudah terbatas.

Sayangnya, stimulus-stimulus yang sudah tepat itu tidak efektif mendongkrak kinerja sektor riil karena pencairan terhambat.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi distribusi stimulus untuk peningkatan daya beli masyarakat serta peningkatan belanja pemerintah untuk penciptaan demand sangat dibutuhkan sehingga memberikan output kuartal III yang positif," katanya.

Tak kalah pentingnya, ia menilai pemerintah perlu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa penanggulangan covid-19 dilakukan dengan baik. Sejalan dengan itu, perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan.

Berbanding terbalik, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang malah tak khawatir. Ia tak meyakini ekonomi mengarah ke depresi, meski kondisi resesi sudah pasti terjadi pada kuartal III 2020.

Sebab, ia memperkirakan laju ekonomi masih akan minus pada Juli-September karena aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha belum pulih secara penuh, meski pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah dilakukan. 

"Rasanya tidak sampai ke depresi, tapi kalau resesi sesuatu yang sudah tidak bisa dipungkiri, meski kemungkinan ekonomi kuartal III minusnya tidak sedalam kuartal II yang terkontraksi 5,32 persen," terang Sarman. 

Sarman melihat potensi depresi tidak ada karena ekonomi kuartal IV kemungkinan bisa positif sekalipun hanya berada di kisaran 1 persen. "Secara kumulatif, 2020 mungkin minus, tapi tidak akan dalam seperti Singapura dan AS yang minus lebih dalam dan sudah resesi sejak kuartal II," ucapnya. 

Menurut Sarman, depresi bisa dihindari asal pemerintah mempercepat berbagai program PEN. Sayang, saat ini realisasinya masih minim, sekitar Rp145 triliun atau 20 persen dari pagu Rp695,2 triliun. 

Padahal, menurutnya, dana sudah tersedia dan program sudah tepat sasaran, tinggal implementasi digas lebih dalam. Belum lagi, pemerintah memberikan berbagai perluasan bansos untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan meningkatkan kinerja dunia usaha. 

Teranyar, pemerintah akan memberikan bansos Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Selain itu, juga memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta UMKM dan penjaminan kredit mencapai Rp100 triliun kepada korporasi sampai 2021. 

Kendati yakin tidak akan terjadi depresi ekonomi, namun Sarman mengakui bahwa pengusaha tetap menyiapkan berbagai skenario terburuk terhadap bisnis mereka ke depan.

"Ya mau tidak mau dengan gejala (resesi), tentu dipersiapkan, tapi makanya kami juga minta dukungan pemerintah," pungkasnya. 

(ulf/uli)