BPH Migas Matangkan Proyek Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan

BPH Migas menggelar Rapat Koordinasi Identifikasi Supply and Demand Gas Bumi di Wilayah Kalimantan pada 6-7 Agustus 2020. Pertemuan yang digelar di Hotel Alana Sentul itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan yang masuk dalam Major Project.

"Ruas Trans Kalimantan sudah termasuk dalam Major Project RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu hari ini kami (BPH Migas) mengundang para stakeholder untuk berdiskusi dan berkoordinasi terkait tindak lanjut rencana ini dalam memberikan masukan terkait supply dan demand yang ada. Kami memerlukan data tersebut untuk melakukan preliminary study terhadap aspek teknis dan ekonomis dari ruas Trans Kalimantan dan WJD di wilayah Kalimantan agar kami dapat usulkan ke dalam RIJTDGBN," kata Hari Pratoyo dari Komite BPH Migas dalam sambutannya.

Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan yang memiliki panjang sekitar 2.219 km itu direncanakan dibangun membentang dari Kota Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Pontianak sepanjang sekitar 1.732 km. Pemasangan ditambah dengan sekitar 487 km pipa gas yang terpasang dari Pontianak sampai Natuna D'Alpha.

Pembangunan diprediksi membutuhkan biaya mulai Rp29 triliun sampai Rp36,4 triliun. Biaya diinvestasi, kata Hari, dihitung berdasarkan Rule of Thumb Internasional pembangunan pipa, yaitu sebesar US$70-80 ribu/km.in untuk offshore, dan US$ 35-40 ribu/km.in untuk onshore. Perkiraan nilai investasi ini tentunya dapat berubah lagi, berdasarkan evaluasi supply dan demand, juga apabila ada perubahan parameter.

Menurut data BPH Migas, kebutuhan gas (demand) di Pulau Kalimantan pada tahun 2018 adalah sebesar 622.51 MMSCFD, dan mengalami surplus supply dari tahun 2018-2027. Ruas Trans Kalimantan ini diyakini memiliki potensi manfaat sangat besar dalam memaksimalkan penghematan biaya energi, serta mengurangi polusi yang akan memberikan energi yang bersih bagi masyarakat setempat.

Hari menyebut, indikator pendukung kegiatan tersebut antara lain melakukan evaluasi kelayakan dan persiapan pembangunan pada 2020. Setahun kemudian, menyelesaikan regulasi dan perizinan atau peta RIJTDGBN 2010-2025. Pada 2022, mengadakan lelang proyek dan mendukung pelaksanaan konstruksi.

Kemudian, pelaksanaan pembangunan atau konstruksi pada 2023, serta pengawasan pembangunan ruas pada 2024. Hari mengatakan bahwa setelah melakukan identifikasi, pihaknya akan mengevaluasi supply dan demand yang ada, serta mengidentifikasi calon WJD di wilayah Kalimantan.

"Selanjutnya akan melakukan simulasi pengangkutan gas termasuk dengan pipe sizing dan perhitungan biaya transmisi dan niaga serta melakukan perhitungan keekonomian untuk memberikan rekomendasi rekomendasi yang tepat," kata Hari menambahkan.

Sebelumnya, bersama para stakeholder, baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun Badan Usaha sebagai investor, BPH Migas telah melakukan FGD di hampir seluruh provinsi di Kalimantan demi pembangunan Trans Kalimantan. Selain mendukung kebutuhan clean energy, Trans Kalimantan juga merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan energi dan keadilan wilayah, terutama di Kalimantan yang berkontribusi besar pada sektor energi dalam negeri.