Sri Mulyani Kaji Bantu Orang Miskin Ikuti Sekolah Daring

CNN Indonesia | Selasa, 11/08/2020 15:40 WIB
Menkeu Sri Mulyani akan menerbitkan kebijakan yang mampu membantu keluarga miskin memiliki ponsel dan pulsa untuk mengikuti sekolah daring. Menkeu Sri Mulyani akan menerbitkan kebijakan yang mampu membantu keluarga miskin memiliki ponsel dan pulsa untuk mengikuti sekolah daring. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menerbitkan kebijakan yang mampu membantu anak-anak keluarga miskin bisa memiliki ponsel atau pulsa yang cukup agar bisa mengikuti sekolah daring di era pandemi virus corona atau covid-19. 

Seperti diketahui, sejak pandemi corona, anak-anak sekolah di Indonesia harus mengakses pendidikan melalui sistem dalam jaringan (daring/online). Hal itu dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar (smartphone) atau laptop dengan jaringan internet yang membutuhkan pulsa atau paket data. 

Sayangnya, tak semua anak di Indonesia memiliki akses serta sarana dan prasarana yang sama untuk mengikuti pola pembelajaran baru di tengah pandemi. 


"Mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa mengakses melalui pembelajaran secara digital, entah karena masalah teknologi, tidak memiliki handphone, atau mereka tidak bisa bayar pulsa. Ini menjadi satu tantangan baru yang harus dipecahkan," ungkapnya di forum diskusi virtual yang diselenggarakan Unilever, Selasa (11/8). 

Atas kondisi ini, sambung Ani, pemerintah tengah mengkaji sebuah kebijakan baru agar bisa membantu anak-anak sekolah di era pembelajaran digital. 

"Kami sedang bahas dengan kementerian/lembaga terkait bagaimana kami bisa bantu keluarga di dalam suasana covid-19, di mana mereka tidak mungkin hadir secara fisik (ke sekolah)," katanya. 

Kendati begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu belum bisa memberi hasil kajian sementara terkait kebijakan hingga anggaran yang disiapkan untuk menunjang pembelajaran digital bagi anak sekolah. Khususnya bagi keluarga miskin. 

Ia hanya menekankan berbagai kebijakan tentu akan mudah diberikan kepada masyarakat bila pemerintah memiliki sumber data yang lengkap. "Semua policy (kebijakan) akan mudah dieksekusi dengan data yang lengkap dan sistem yang relatif established (terbentuk)," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan," kata Nadiem. 

Nadiem mengakui kuota dan jaringan internet merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan selama PJJ yang dilaksanakan di masa pandemi corona.

Selain itu, ia juga mengungkapkan faktor lainnya yang menjadi kendala ialah sarana belajar atau gawai, kurikulum yang tidak sederhana dan penerapan pendidikan karakter.

"Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK