Menkeu Buka Alasan BLT Pekerja Gaji Rp5 Juta via BP Jamsostek

CNN Indonesia | Senin, 10/08/2020 18:52 WIB
Menkeu Sri Mulyani menilai penyaluran BLT berupa subsidi upah pekerja di bawah Rp5 juta akan kisruh bila tidak menggunakan data BP Jamsostek. Menkeu Sri Mulyani menilai penyaluran BLT berupa subsidi upah pekerja di bawah Rp5 juta akan kisruh bila tidak menggunakan data BP Jamsostek. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah sengaja memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bergaji di bawah Rp5 juta kepada pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek. Pasalnya, jika tidak menggunakan data program jaminan ketenakerjaan, ia menilai akan timbul kekisruhan pada pelaksanaan.

Sri Mulyani menjelaskan data tenaga kerja BP Jamsostek sudah lengkap. Data yang dimaksud adalah nama, alamat, dan nama perusahaan tempat orang itu bekerja.

Data-data itulah yang diperlukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Dengan demikian, pemerintah tak perlu lagi repot untuk mencari data calon penerima bantuan dalam melakukan verifikasi.


"Kalau kami tidak punya nama dan alamat ini, ya akan sulit bagi pemerintah untuk bantu mereka dan pasti akan banyak terjadi kekisruhan. Jadi kami akan terus melakukan apa yang disebut registrasi dan tetap berpegang pada institusi yang selama ini sudah memiliki datanya," papar Sri Mulyani dalam video conference, Senin (10/8).

Saat ini, Sri Mulyani bilang pemerintah masih terus mengumpulkan data pekerja yang masuk target penerima bantuan dari pemerintah. Menurutnya, sudah ada 208 ribu nomor rekening yang terkumpul untuk mendapatkan BLT.

"Di BPJS Ketenagakerjaan sampai minggu kemarin setiap kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan sudah mendaftarkan mereka yang pendapatannya di bawah Rp5 juta dengan memiliki nomor account," terang Sri Mulyani.

Kendati begitu, Sri Mulyani mengatakan bukan berarti pemerintah diam saja dengan pekerja yang terdampak pandemi virus corona tapi tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Ia berharap program bantuan sosial (bansos) yang sudah lebih dulu dikucurkan dapat menjangkau mereka yang tak masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami berharap yang sekarang sudah diberikan melalui bansos yaitu program keluarga harapan (PKH), sembako, non PKH sembako, dan BLT dana desa itu semua sudah meng-cover karena jumlah manfaatnya sama, yaitu Rp600 ribu kali 4," ungkap Sri Mulyani.

Hal senada juga sempat diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN I merangkap Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.

Ia bilang bantuan yang diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta tidak akan memperbesar gap atawa kesenjangan antara masyarakat yang dapat bantuan dan tidak.

"Apakah (bantuan) ini akan memperbesar antara yang dapat dan tidak, menurut kami, justru akan memperkecil karena hampir semua segmen sudah diberikan," kata Budi.

Budi bilang mayoritas kelompok masyarakat sudah diberikan bantuan oleh pemerintah. Misalnya, untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengikuti program kartu pra kerja.

Kemudian, beberapa bantuan lain untuk orang miskin, seperti PKH dan kartu sembako. Namun, pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang ditargetkan menerima BLT ini belum sedikit pun menerima bantuan dari pemerintah.

"Karena segmen lain sudah diberikan bantuan yang belum adalah segmen ini. Segmen tenaga kerja formal yang tidak termasuk tenaga kerja informal, rakyat miskin, atau yang terkena PHK yang belum dapat bantuan padahal gaji mereka dipotong," jelas Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, BLT akan dibayarkan ke pekerja bergaji di bawah Rp15 juta selama empat bulan dengan besaran Rp600 ribu per bulan. Pencairan nantinya dilakukan dalam dua tahap.

Dalam satu kali pencairan, pekerja akan mendapatkan BLT sebesar Rp1,2 juta. Dengan demikian, masing-masing penerima akan mendapatkan total bantuan sebesar Rp2,4 juta.

(aud/sfr)