Menko Airlangga Klaim RUU Cipta Kerja Selesai 75 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah telah mengantongi kesepakatan dengan pengusaha dan asosiasi pekerja terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja). Ia mengklaim pembahasan ruu sudah mencapai lebih dari 75 persen.

"Ini pembahasannya sudah melebihi daripada 75 persen, tentu diharapkan dalam pembahasan akan terus dilanjutkan," ungkap Airlangga saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakernas Apindo) secara virtual, Rabu (12/8).

Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan pemerintah, pengusaha, dan asosiasi pekerja sudah sempat menggelar rapat bersama pada beberapa waktu lalu. Ia pun turut berterima kasih kepada pengusaha dari Apindo yang dinilai proaktif membahas RUU Ciptaker.

"Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja dan apresiasi kesepakatan yang dicapai antara pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan berbagai kesepakatan dan masukan yang didapat akan diteruskan pemerintah ke dalam pembahasan RUU Ciptaker. Pembahasan sendiri dilakukan pemerintah dengan DPR.

Keduanya membentuk Panitia Kerja (Panja) dan secara marathon membahas ruu tersebut. Harapannya, ruu itu bisa diselesaikan sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)  pada 17 Agustus mendatang.

" Ini jadi masukan yang akan dibahas dalam Panja Cipta Kerja," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Airlangga mengklaim bahwa ruu ini masih terus ditunggu oleh para investor karena akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Ia turut menyakini kehadiran ruu ini bisa meningkatkan aliran modal asing ke dalam negeri untuk pembangunan dan pengembangan industri.

"Ini jadi catatan karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi)," tuturnya.

Selain itu, kehadiran ruu juga memberi manfaat bagi pekerja karena ada ketentuan soal jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan secara keseluruhan, ruu ini dianggap bisa meluruskan perizinan usaha yang masih berbelit di dalam negeri.

Kendati begitu, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari organisasi buruh, tani, mahasiswa dan perempuan justru berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan RUU Ciptaker pada 14-16 Agustus mendatang.

"Kami akan aksi 14 hingga 16 Agustus, rencana aksi selama tiga hari di DPR. Momennya 14 Agustus itu sidang pertama masa reses. Puncaknya 16 waktu Jokowi pidato di DPR," kata Perwakilan Gebrak dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benni Wijaya.