Ekonom Nilai Kinerja Ekspor RI Bisa Tercapai Tanpa Presiden

CNN Indonesia | Rabu, 12/08/2020 17:05 WIB
Ekonom menilai kinerja ekspor Indonesia monoton pascareformasi. Bahkan, kinerja ekspor positif bisa tercapai tanpa presiden. Ekonom menilai kinerja ekspor Indonesia monoton pascareformasi. Bahkan, kinerja ekspor positif bisa tercapai tanpa presiden. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai kinerja ekspor di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) monoton dan tak mengalami pertumbuhan signifikan. Bahkan, kata dia, capaian ekspor saat ini bisa tercapai tanpa perlu ada presiden.

"Jadi ini tanpa strategi juga jalan. Tidak ada presiden, jaman dulu juga jalan. Jadi memang (pemerintah) tidak punya satu strategi yang baik," ucapnya dalam diskusi virtual, Rabu (12/8).

Meski demikian, menurut Didik, bukan hanya pemerintahan Jokowi yang punya kinerja buruk dalam hal ekspor. Pasalnya, hal sama juga terjadi pada kepemimpinan presiden lain pascareformasi.


Ia menilai masa keemasan ekspor Indonesia hanya terjadi di masa Orde Baru, yakni pada kurun 1980 hingga 1990-an. Bahkan, menjelang keruntuhannya di tahun 1998, kontribusi ekspor Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat hingga US$50 miliar.

"Sekarang tidak ada strategi teknokratis evidence based yang ada strategi asal-asalan. Mestinya di antara politisi itu ada teknokratnya yang kuat melakukan satu upaya dan wariskan kemampuan ekspor yang sampai 50 persen 1998, setelah itu tidak ada lagi," ucapnya.

Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang kontribusi ekspor terhadap PDB pernah melesat di atas 50 persen. Namun, hal itu lebih dikarenakan booming harga komoditas.

"Setelah itu tidak ada lagi, sekarang bagaimana masa pandemi? Strateginya ya mau-maunya. Pokoknya kita masih ingat kapan ada yang bilang ibu kota pindah, ayo. Padahal, DPR belum ngomong, main tabrak aja. Bukan ekspor yang diurus," tukasnya.

Didik juga menilai lambatnya pertumbuhan ekspor Indonesia saat ini disebabkan kegagalan pemerintah dalam melihat masalah.

Salah satunya, dengan lebih mementingkan perumusan omnibus law ketimbang membenahi hambatan-hambatan teknis di lapangan.

Padahal, tegas Didik, keberhasilan mendorong ekspor di era Orde Baru tanpa melalui perubahan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada perubahan undang-undang tapi di lapangan diperbaiki, sehingga sibuknya di lapangan. Sekarang, di era Jokowi ini, sibuk berdebat undang-undang. bukan memperbaiki bagaimana ekspor di lapangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/sfr)