Anggaran Kesehatan Corona Diproyeksi Cuma Terserap Rp72,73 T

Pemerintah memperkirakan anggaran kesehatan dalam program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) cuma terserap Rp72,73 triliun dari pagu Rp87,55 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto proyeksi anggaran yang tidak terserap itu akan dialihkan ke program lain untuk mengoptimalkan program penanganan corona dan pemulihan ekonomi nasional.

"Tentunya diharapkan dilakukan optimalisasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) penyesuaian anggaran dari Rp87,55 triliun menjadi Rp72,73 triliun" ungkap Airlangga dalam video conference, Rabu (26/8).

Selain itu, Airlangga bilang pemerintah juga akan menyesuaikan anggaran perlindungan sosial. Hanya saja, ia tak menjelaskan rinci penyesuaian seperti apa yang akan dilakukan pemerintah.

"Kemudian bidang perlindungan sosial ada pergeseran dan kami akan melakukan monitoring dari pergeseran tersebut," ucap Airlangga.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menambahkan penyesuaian anggaran akan dibahas secara mendetail oleh pejabat terkait, di antaranya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Kepala BNPB Doni Monardo.

"Karena itu akan segera disiapkan program baru untuk menyerap anggaran tersebut. Jadi besok akan dibahas secara detail dan komprehensif, berapa proyeksi penyerapan anggaran masing-masing program sampai dengan akhir tahun, dan berapa yang berpotensi belum terserap, untuk segera disiapkan usulan program baru," ujar Susiwijono.

Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan perhitungan proyeksi penyerapan anggaran kesehatan berdasarkan pada daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) yang telah disusun sampai Desember 2020.

Meski sudah ada proyeksi penyerapan lebih kecil dari dana yang sudah dialokasikan, ia menekankan pemerintah tetap mengecek secara berkala realisasi penggunaan anggaran kesehatan.

"Itu didasarkan pada perkiraan dan proyeksi, meski terus didorong dan dimonitor agar penyerapannya maksimal," jelas dia.

Struktur Komite Penanganan Covid-19

Airlangga menjelaskan pihaknya telah melengkapi struktur Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua telah menetapkan Wakil Ketua Pelaksana.

[Gambas:Video CNN]

"Wakil Ketua Pelaksana terdiri dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa dan Wakil Ketua Polri (Komjen Pol Gatot Eddy)," ujar Airlangga.

Kemudian, pemerintah juga menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Ketua Satgas Ekonomi. Lalu, Airlangga menjelaskan pihaknya juga terus membahas peraturan presiden terkait pengadaan vaksin.

"Juga tadi diputuskan (aturan pengadaan vaksin) dan akan diajukan ke Presiden (Joko Widodo)," jelas Airlangga.