OJK Polisikan Penyebar Ajakan Rush Money saat Corona

CNN Indonesia | Kamis, 27/08/2020 13:07 WIB
OJK mengaku telah melaporkan beberapa oknum yang menyebar hoaks dan ajakan melakukan rush money di tengah virus corona ke polisi. OJK melaporkan beberapa oknum ke polisi karena telah menyebarkan berita bohong dan ajakan rush money saat corona. (CNN Indonesia/ Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah melaporkan beberapa oknum yang menyebarkan kabar bohong (hoaks) dan ajakan menarik dana (rush money) bank di tengah pandemi virus corona atau covid-19 kepada pihak kepolisian.

Hal ini dilakukan karena mereka dianggap melanggar aturan dan bisa memberikan dampak buruk bagi kepercayaan masyarakat kepada bank di dalam negeri.

Sebelumnya, ajakan penarikan dana sempat viral di media sosial. Ajakan penarikan dana muncul karena bank diduga tengah kesulitan likuiditas akibat tekanana ekonomi di tengah pandemi corona.


"Beberapa sudah kami laporkan ke polisi karena likuiditas kami cukup ample kok," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat konferensi pers virtual, Kamis (27/8).

Kendati begitu, Wimboh enggan mengungkap sudah berapa banyak oknum penyebar hoaks dan ajakan penarik dana bank yang dipolisikan oleh OJK. Ia hanya menekankan bahwa tindakan pelaporan ke kepolisian tidak sungkan dilakukan OJK untuk kasus seperti ini.

"Ajakan orang-orang yang namanya orang iseng, ya kita, kalau menyebar kebohongan ya kami polisikan saja. Kalau menyebar kebohongan, kami laporkan ke polisi, itu apa maknanya, apa maksudnya, dan itu tentu ada prosesnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Wimboh mengklaim kondisi likuiditas bank sejatinya baik-baik saja. Bahkan, masih cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

"Tidak ada bank yang kesulitan likuiditas dalam masa pandemi covid ini," tekannya.

Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang meningkat dari 22,59 persen pada Juni menjadi 23,1 persen pada Juli 2020. Selain itu, Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,15 persen dan Alat Likuid per Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 128,01 persen.

Begitu pula dengan rasio penyaluran kredit dari deposito (Loan to Deposit Ratio/LDR) sebesar 87,76 persen pada Juli 2020. Kondisi ini didukung oleh kecukupan likuiditas dari nasabah, di mana Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat dari 7,95 persen pada Juni menjadi 8,3 persen pada Juli 2020.

"Selain itu, pemerintah dengan menempatkan uangnya di bank ini bank-bank memiliki ruang yang lebih luas dari segi likuiditas, meskipun dana pemerintah itu didedikasikan untuk kredit, bank itu sendiri punya uang," terangnya.

Saat ini, pemerintah menempatkan dana negara sebesar Rp30 triliun kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Lalu, juga menempatkan dana sekitar Rp11,5 triliun ke Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menambahkan likuiditas bank cukup. Hal ini seharusnya memberikan kepercayaan bagi nasabah dan pasar keuangan.

"Sehingga ajakan untuk rush itu tidak masuk akal dan itu menyesatkan. Ajakan itu langgar UU ITE, tidak masuk akal, dan bertentangan dengan kondisi yang ada," pungkasnya.

(uli/agt)