Pemerintah mendorong belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp321 triliun tahun ini untuk dibelikan produk-produk UMKM. Tujuannya, untuk membantu pemasaran produk UMKM utamanya di tengah pandemi covid-19.
"Pasar yang paling besar adalah kas belanja pemerintah dan BUMN. Tahun ini, ada Rp321 triliun belanja K/L dan presiden sudah perintahkan agar K/L belanja produk UMKM," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pembukaan Karya Kreatif Indonesia, Jumat (28/8).
Ia melanjutkan untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa pemerintah menyerap produk UMKM, maka pihak Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat lama khusus UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejalan dengan itu, pihaknya juga melakukan pelatihan kepada UMKM terkait pengadaan barang dan jasa K/L dan pemerintah daerah.
Secara khusus, Kementerian BUMN juga memberikan tender untuk proyek BUMN dengan belanja modal Rp200 juta hingga Rp14 miliar kepada UMKM. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir telah melarang perusahaan pelat merah untuk mengikuti tender tersebut.
Program itu dikemas melalui platform Pasar Digital (PaDi). Untuk tahap awal, baru sembilan BUMN yang berpartisipasi dalam PaDi, namun ke depannya pemerintah mendorong semua BUMN untuk ikut serta.
"Kami sekarang kerja sama dengan para UMKM untuk segera onboarding (daftar) di LKPP dan pasar Digital BUMN," tuturnya.
Lalu, pemerintah juga meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Mei lalu. Serupa, tujuannya untuk mendorong UMKM terintegrasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran produk.
"Sampai 15 Agustus ada tambahan sekitar 1,6 juta UMKM yang masuk ke ekonomi digital sejak launching di Mei," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.