Kemenhub Dapat Anggaran Rp45 T Tahun Depan, Kebutuhan Rp75 T

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Kementeriannya hanya akan mendapatkan alokasi anggaran Rp45,6 triliun pada 2021 mendatang. Anggaran tersebut jauh dari total kebutuhan yang mencapai Rp75 triliun.

Atas dasar itulah, ia menyatakan akan membuat prioritas dalam menggunakan anggaran  pada 2021. Setidaknya ada 7 program yang akan dia jadikan prioritas kerja. 

"Berdasarkan pagu anggaran 2021, anggaran kementerian perhubungan hanya sebanyak 45,6 triliun," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (2/9).

Budi menjelaskan tujuh prioritas tersebut antara lain kegiatan major project dalam RPJMN 2020-2024, kegiatan prioritas nasional dalam rancangan RKP tahun anggaran 2021, serta kegiatan multi years kontrak baik bersumber dari SBSN, PHLN dan rupiah murni.

Selain itu ada pula pertimbangan kegiatan direktif presiden dan dukungan terhadap sektor prioritas yang terdiri dari pengembangan SDM, dukungan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK), destinasi pariwisata prioritas dan dukungan kawasan industri.

'Ada pula kegiatan prioritas untuk kegiatan strategis yang tertunda akibat pemotongan anggaran 2020, pembayaran kegiatan tunggakan serta belanja pegawai dan belanja mengikat," jelas Budi.

[Gambas:Video CNN]

Berdasarkan kebijakan redesign sistem perencanaan dan penganggaran yang baru, lanjutnya, terdapat pula perubahan program Kementerian Perhubungan yang sebelumnya 9 program berdasarkan unit eselon 1 menjadi empat program.

Empat program tersebut terdiri dari dukungan manajemen sebesar 9,4 triliun (20,8 persen dari total pagu anggaran), infrastruktur dan konektivitas Rp33,9 triliun (74,36 persen), riset dan inovasi IPTEK Rp112 miliar (0,25 persen), serta pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp2 triliun (4,59 persen).