Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkapkan program bantuan sosial beras kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) sebenarnya merupakan upaya pemerintah membantu BUMN Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Pasalnya, pada Mei lalu Bulog kelabakan karena gudang penyimpanannya penuh beras. Sementara di saat bersamaan mereka diwajibkan untuk menyerap beras dari para petani yang saat itu memasuki musim panen.
Akhirnya, kata Juliari, dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo memerintahkan kementeriannya untuk membuat program bantuan sosial agar beras-beras Bulog dapat tersalurkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lahir lah bansos ini yang yang sebetulnya ini tidak pure program bansos tetapi mengurangi stok Bulog beras medium untuk bisa diisi lagi dengan serapan yang baru," terang Juliari dalam rapat bersama komisi VIII DPR, Kamis (3/9).
Program bansos beras sendiri seharusnya sudah mulai terealisasi pada Juli 2020. Program ini tertunda dan baru bisa dimulai 2 September lalu setelah koordinasi dan masalah-masalah administrasi selesai.
Bansos beras tersebut menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat program PKH dan akan disalurkan bertahap selama tiga bulan. Tiap bulannya, setiap kepala keluarga akan mendapatkan beras medium sebanyak 15 kilogram.
"Kami sudah memerintahkan dan menugaskan untuk September ini mengejar ketertinggalan penyaluran tersebut sehingga setiap penerima PKH yang mendapat program ini diberikan dropping dua kali jadi 2 kali 15 kilo pada September," ujar Juliari.
Juliari juga menyampaikan bahwa tahun depan program ini dipastikan tak akan berlanjut karena semua bantuan sosial non reguler akan disalurkan dalam bentuk tunai.
"Ini sifatnya hanya temporer saja hanya dalam waktu 3 bulan ini," tandasnya.