Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) tumbuh 41 persen sepanjang Januari-Juni 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja bansos menjadi pos belanja dengan pertumbuhan paling tinggi dari pos pengeluaran lain di APBN 2020.
Berdasarkan data APBN KiTa per Juni 2020, realisasi belanja bansos mencapai Rp99,4 triliun pada semester I 2020. Jumlah itu mencapai 58,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp170,4 triliun sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.
Sementara pada Juni 2019, realisasi belanja bansos hanya mencapai Rp70,5 triliun atau 72,6 persen dari pagu Rp97,1 triliun. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan kenaikan realisasi bansos tak lepas dari kebutuhan anggaran penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bansos naik signifikan 41 persen. Ini naik terus menerus dalam tiga tahun terakhir, sekarang naik tinggi karena covid-19. Kemensos anggarannya naik luar biasa," ujar Ani saat konferensi pers APBN KiTa, Senin (20/7).
Akibat pandemi corona, sambungnya, pemerintah jadi harus menambah anggaran untuk program bansos yang sudah ada, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Paket Sembako. Peningkatan juga terjadi karena pemerintah mengerek iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Untuk PBI karena ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang kami bayarkan, maka ada kenaikan dari Rp24,3 triliun pada 2019 menjadi Rp28,3 triliun pada 2020," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalihkan anggaran pos yang sebelumnya tidak diperuntukkan sebagai bansos menjadi untuk bansos. Misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.
Semula, Dana Desa murni digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung desa, kini juga untuk bansos. Begitu juga dengan paket sembako untuk masyarakat di Jabodetabek.
Secara total, alokasi anggaran BLT Dana Desa dan bansos sembako mencapai Rp17 triliun. "BLT yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Jadi ada tambahan bansos untuk masyarakat," imbuhnya.
Selain bansos, pos belanja yang juga meningkat adalah belanja modal sebesar 8,7 persen dari Rp34,7 triliun pada semester I 2019 menjadi Rp37,7 triliun pada semester I 2020. Namun, realisasinya baru mencapai 27,4 persen dari pagu Rp137,4 triliun.
"Belanja modal lumayan karena ada lelang di awal tahun, khususnya belanja mesin naik karena alutsista. Kalau padat karya bisa berjalan, nanti ada peningkatan belanja modal di semester II 2020," tuturnya.
Sementara itu, realisasi belanja barang terkontraksi 16,8 persen dari Rp119,3 triliun menjadi Rp99,2 triliun. Realisasinya baru mencapai 36,5 persen dari pagu Rp271,7 triliun.
"Belanja barang turun karena tidak ada perjalanan dinas. Kalau dilihat dari tahun lalu, agak sedikit lebih banyak dari sisi realisasi, tapi dari sisi alokasi anggaran turun karena tidak mampu lakukan kegiatan operasional saat work frome home (kerja dari rumah)," terangnya.
Begitu juga dengan belanja pegawai yang turun 3,3 persen dari Rp117,9 triliun menjadi Rp114,1 triliun. Realisasinya baru mencapai 44,4 persen dari pagu Rp256,6 triliun.
"Belanja pegawai kontraksi karena pemberian THR lebih rendah dengan adanya revisi penerima THR di bawah eselon II. Jadi kelihatan belanja pegawai Polri turun belanja pegawainya, Kemenhan juga," jelasnya.
Secara total, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp350,4 triliun atau tumbuh 2,4 persen dari Rp342,9 triliun pada periode yang sama di tahun lalu. Jumlahnya mencapai 41,9 persen dari pagu Rp836,4 triliun.
Sedangkan di pos belanja non kementerian/lembaga, realisasinya baru Rp318,1 triliun atau 27,9 persen dari pagu Rp1.138,9 triliun. Pertumbuhannya 10,3 persen dari tahun lalu Rp288,4 triliun.
Kontribusi belanja non kementerian/lembaga tertinggi disumbang oleh pengeluaran untuk pembyaaran bunga utang yang tumbuh 16,9 persen dari Rp134,8 triliun menjadi Rp157,6 triliun. Realisasinya sekitar 46,5 persen dari pagu Rp338,8 triliun.
Pos lain, belanja subsidi mencapai Rp70,8 triliun atau 36,9 persen dari pagu Rp192 triliun. Realisasinya minus 1,4 persen dari tahun lalu Rp71,9 triliun.
"Dengan adanya covid-19, subsidi terkontraksi. Tapi ada peningkatan untuk bayar bunga utang," ungkapnya.
Secara total, belanja negara mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39 persen dari pagu Rp2.739,2 triliun. Pertumbuhannya 3,3 persen dari tahun lalu sebesar Rp1.034,7 triliun.