Ekonom Ramal Kemiskinan Melonjak pada 2021

Ekonom Indef Didin Damanhuri memprediksikan angka kemiskinan di dalam negeri akan melonjak jadi lebih dari 10 persen pada tahun depan jika Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 tak direvisi.

Perkiraan ia buat berdasarkan komposisi RAPBN tahun depan yang tak dirancang dengan amunisi guna menjawab tantangan virus corona sebagaimana terjadi pada tahun ini.

Hal itu katanya, tercermin dari anggaran yang tak mendukung rakyat miskin dan renta. Anggaran, justru gemuk untuk pembangunan infrastruktur yang naik dari Rp281,1 triliun pada tahun ini menjadi Rp414 triliun pada tahun depan.

 Hal itu justru berbeda dengan anggaran kesehatan yang bersinggungan langsung dengan akar permasalahan krisis corona.

Pasalnya, untuk sektor tersebut pemerintah malah cuma mengalokasikan anggaran Rp169,7 triliun. Berkaca dari postur itulah, ia mengatakan target pemerintah menekan angka kemiskinan di kisaran 9,2 persen - 9,7 persen tak bakal tercapai.

"Kalau komposisi RAPBN 2021 dinilai sebagai amunisi dalam memecahkan masalah, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, justru menurut saya kalau dipertahankan kemiskinan bisa di atas 10 persen," katanya pada diskusi daring Indef, Menguji Target Pembangunan 2021, Selasa (8/9).

Selain kemiskinan, masalah sama juga akan terjadi pada tingkat ketimpangan (rasio gini). Ia memperkirakan rasio gini bakal  menembus angka 4 atau meleset dari target pemerintah di 2021 yang 0,377-0,379.

[Gambas:Video CNN]

Ia menambahkan jika pemerintah tak ingin kerja keras selama beberapa tahun terakhir dalam menjaga angka kemiskinan di angka single digit berakhir sia-sia, ia menyarankan pemerintah untuk mengubah komposisi anggaran.

Tak hanya itu, ia  juga meramal target pertumbuhan ekonomi pun terancam mandek, Didin bilang pemerintah tak akan dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi di level 4,5 persen sampai 5,5 persen. Katanya, bisa jadi pertumbuhan minus masih terjadi hingga 2021.

"Sebaiknya dipikirkan kembali rancangan APBN 2021, karena yang akan rugi bangsa, yang akan rugi adalah seluruh rakyat. Kemungkinan target pertumbuhan ekonomi yang 5,5 persen, jangan-jangan maksimal 2 persen, bisa 0 persen, bisa juga minus kalau pendekatannya demikian," lanjutnya.

Lebih lanjut, ia juga mengkritisi sikap pemerintah yang dinilainya tak fokus menangani pandemi dan terkesan dapat berkompromi dengan 'permintaan' oknum tertentu.

Hal itu bisa dilihat dari pembahasan uu tak mendesak di tengah pandemi, salah staunya dari RUU Omnibus Law hingga UU Bank Indonesia.

"RAPBN ini memang tidak solid dan tidak fokus ke kesehatan dan daya beli, ada pesan kompromistik. Apakah ini karena lobi-lobi? Karena kita catat perundang-undangan dibahas kala pandemi," tandasnya.