Tak Bisa Berharap Ekonomi Terdongkrak dari Pilkada Serentak

Pandemi covid-19 tak menyurutkan rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Pemerintah dan DPR sepakat tetap menggelar pesta demokrasi itu pada Desember mendatang.

Saat ini, tahapan Pilkada telah sampai pada proses pendaftaran pasangan calon.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 harus tetap dilaksanakan karena tak ada satupun negara termasuk Indonesia yang mengetahui kapan pandemi akan berakhir. Namun, Jokowi mengatakan penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid ini berakhir," ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas tentang lanjutan pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak.

Semarak Pilkada diharapkan bisa memberikan vitamin bagi ekonomi yang lesu akibat pandemi covid-19 sejak Maret lalu. Namun, sejumlah ekonom memprediksi Pilkada kali ini tidak berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi lantaran diselenggarakan di tengah pandemi covid-19.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan tradisi Pilkada seperti kampanye mengerahkan massa hingga bagi-bagi kaos secara cuma-cuma akan berkurang pada hajatan kali ini.

Bahkan, bisa hilang karena masyarakat masih khawatir tentang ancaman pandemi. Karena itulah dampaknya ke ekonomi tak akan besar.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau harap Pilkada mampu menggerakan ekonomi tidak ada korelasi signifikan, dampak tentu ada tapi tidak signifikan. Kondisi Pilkada sekarang tidak sebesar dulu waktu ada pengerahan massa," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/9).

Sebetulnya, Enny mengatakan dampak Pilkada terhadap aktivitas ekonomi memang tak sebesar Pemilihan Presiden (Pilpres). Kemudian, dampak pesta demokrasi baik Pilpres maupun Pilkada hanya sebatas mengerek Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang sumbangannya kepada konsumsi rumah tangga relatif kecil.

Sebut saja, pada 2019 lalu saat Pilpres 2019 lalu pengeluaran konsumsi LNPRT meroket 10,6 persen ditopang kegiatan kampanye oleh tim sukses. Namun, konsumsi rumah tangga pada periode itu hanya mencapai 5,17 persen hanya naik tipis dari kuartal I 2019 5,02 persen.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut hanya 5,05 persen secara tahunan, atau justru melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 5,27 persen.

Kemudian, pada Pilkada serentak 2017 hanya mampu mengerek pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 8,02 persen pada tiga bulan pertama 2017, atau lebih rendah dari sumbangan Pilpres.

"Kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2019 di mana ada momentum besar yang terjadi serempak, tidak hanya Pilpres tapi ditambah Hari Raya Idul Fitri pertumbuhan ekonomi kuartal II tetap stagnan," tuturnya.

Pada tahun ini, sumbangan tersebut diyakini lebih kecil dari pesta demokrasi sebelumnya karena berkurangnya kampanye yang mengerahkan massa. Ia memprediksi kampanye pada Pilkada serentak tahun ini lebih banyak mengandalkan penggunaan media digital guna mencegah penularan virus corona.

Oleh karena itu, ia memprediksi dampak penyelenggaraan Pilkada serentak secara langsung kepada masyarakat akan berkurang. Selain itu, efek pengganda dari Pilkada serentak yang banyak menggunakan media digital juga akan terbatas, ketimbang Pilkada serentak sebelumnya yang memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat.

Namun, Enny mengaku belum memiliki perhitungan prediksi sumbangan Pilkada serentak 2020 ini kepada LNPRT maupun aktivitas ekonomi.

"Porsi dan peran LNPRT itu juga belum tentu proporsional atau linier, tapi jauh lebih kecil," ucapnya.

Senada, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi memprediksi sumbangan Pilkada serentak 2020 lebih rendah dari gelaran sebelumnya. Pasalnya, kepala negara sendiri sudah menegaskan jika penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini tetap wajib menjaga protokol kesehatan.

"Apalagi pandemi sekarang semua dibatasi. Mengumpulkan orang banyak dan pembuatan kaos ini satu hal yang tidak masif dibandingkan Pilkada sebelumnya," tuturnya.

Sepakat dengan Enny, ia mengatakan dampak Pilkada pada saat kondisi normal pun sebetulnya tidak terlalu signifikan kepada aktivitas ekonomi karena hanya berdampak pada pengeluaran konsumsi LNPRT. Tak ayal kontribusinya lebih rendah lagi pada saat pandemi covid-19 ini.

Namun, ia belum memprediksi sumbangan Pilkada ini kepada aktivitas ekonomi.

"Saya rasa dampaknya lebih rendah lagi dan ini (LNPRT) bukan komponen utama konsumsi yang mana kita sudah melihat juga meskipun tren LNPRT tumbuh tapi pertumbuhan ekonomi 2019 justru di bawah ekspektasi," tuturnya.

Ancaman Penularan Covid-19

Meskipun berdampak pada LNPRT, namun ancaman penularan covid-19 pada penyelenggaraan pesta demokrasi ini kali ini diprediksi lebih tinggi.

Bahkan, Jokowi telah memperingatkan tiga klaster penularan virus corona yang perlu diwaspadai. Dari ketiga klaster tersebut, Jokowi menyebutkan klaster Pilkada sebagai yang perlu diwaspadai selain perkantoran dan keluarga.

Sepakat dengan Jokowi, Enny menuturkan ancaman penularan covid-19 dari Pilkada ini cukup tinggi. Padahal, sebelumnya Jokowi telah menyatakan jika faktor kesehatan menjadi syarat utama yang harus didahulukan sebelum menggenjot kembali ekonomi.

"Risiko kesehatan lebih tinggi daripada dampak kepada ekonominya," ucapnya.

Sayangnya, Enny sendiri belum bisa memaparkan biaya kesehatan yang diprediksi timbul sebagai konsekuensi pesta demokrasi tersebut. Namun, ramalannya itu bukan isapan jempol belaka.

Meski Jokowi telah meminta penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan, tapi pengerahan massa tanpa mematuhi protokol pencegahan virus corona masih marak dilakukan.

Pengerahan massa tanpa protokol ini terlihat saat kandidat pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah. Tak berhenti sampai di situ, aksi pengerahan massa diperkirakan kembali terjadi saat penetapan pasangan calon Pilkada pada 23 September mendatang.

Enny sendiri menyayangkan penyelenggaraan Pilkada ini tetap dilakukan ketika kasus covid-19 masih tinggi.

"Ini bukan persoalan kita abaikan soal politik, tapi ini ada pertimbangan jauh lebih urgen yaitu soal kesehatan kecuali Indonesia sudah mampu kendalikan penyebaran covid-19 atau minimal kurva melandai, ini kurvanya saja masih fluktuasi tinggi," katanya.