Virus Corona Ganjal Mega Proyek Ibu Kota Baru Rp468 T Jokowi

Pemerintah menunda program pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebelumnya, pemerintah menargetkan konstruksi infrastruktur ibu kota baru dimulai pada akhir 2020 ini.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan penundaan terjadi karena virus corona. Rencana pembangunan ibu kota tersebut baru bisa dilanjutkan ketika vaksin covid-19 ditemukan.

"Game changer (alasan penundaan), vaksinasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/9).

Penundaan pelaksanaan program pemindahan ibu kota baru sebelumnya sempat disampaikan Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI. Hal itu dilakukan karena pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemi covid-19.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," katanya seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan meskipun ditunda namun proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran pada tahun depan.

Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara , Kalimantan Timur.

Sementara itu, dalam fase penyusunan masterplan, pemerintah menyiapkan desain kota, desain gedung, dasar aturan hingga penyediaan lahan. Sampai akhirnya, fase pembangunan infrastruktur dilakukan mulai akhir 2020.

"2020 akhir mulai konstruksi, kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Pemindahannya akan ada tahapannya, tentu nanti kami detailkan progres pembangunannya," ujar eks Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada 2019 lalu.

Bappenas memaparkan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Mayoritas dana akan dipenuhi menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni 54 persen atau mencapai Rp265,2 triliun.

Kemudian dana khusus dari swasta sebesar 26,2 persen dari total kebutuhan dana atau sebesar Rp127,3 triliun. Pemerintah hanya akan mengalokasikan dana sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan.