Pemerintah Baru Salurkan Bantuan Rp13,4 T ke Usaha Wong Cilik

CNN Indonesia | Selasa, 15/09/2020 12:51 WIB
Menko Airlangga menyebut bantuan presiden produktif telah disalurkan ke 5,5 juta UMKM dengan total penyaluran Rp13,4 triliun. Menko Airlangga menyebut bantuan presiden produktif telah disalurkan ke 5,5 juta UMKM dengan total penyaluran Rp13,4 triliun. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan realisasi penyaluran bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baru sebesar Rp13,4 triliun. Ini artinya, dana yang tersalur baru sekitar 60,9 persen dari dana yang disiapkan sebesar Rp22 triliun.

"Bantuan presiden (banpres) produktif diberikan ke 5,5 juta dengan total penyaluran Rp13,4 triliun," ungkap Airlangga dalam acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom yang ditayangkan langsung CNBC Indonesia, Selasa (15/9).

Secara keseluruhan, Airlangga menjelaskan pemerintah akan memberikan bantuan untuk 12 juta UMKM. Adapun dana yang dialokasikan mencapai Rp28 triliun.


Namun, pemerintah menargetkan menyalurkan bantuan untuk 9,1 juta UMKM pada tahap awal. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp22 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bantuan ini diberikan kepada 4,5 juta pelaku UMKM sepanjang Agustus 2020. Kemudian, pemerintah menargetkan bantuan ini disalurkan kepada 9,1 juta UMKM hingga akhir September 2020.

Ia mengatakan bantuan untuk UMKM ini sifatnya hibah. Artinya, pelaku UMKM tak perlu mengembalikan dana bantuan ke pemerintah.

Oleh karena itu, Jokowi berharap dana bantuan itu bisa digunakan sebagai modal kerja bagi UMKM. Dengan kata lain, dana yang diberikan pemerintah tak digunakan untuk keperluan konsumtif.

[Gambas:Video CNN]

"Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang konsumtif, tapi produktif. Saya harap ini dipakai untuk tambahan modal untuk menambah barang dagangan yang ada," tutur Jokowi.

Ia juga mengingatkan pelaku UMKM untuk tetap menjalankan protokol kesehatan nasional dalam mengoperasikan bisnis. Hal tersebut harus dilakukan sampai pemerintah bisa memproduksi vaksin virus corona.

(aud/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK