Muhadjir Buka Masalah Pengelolaan Anggaran Pendidikan

CNN Indonesia
Selasa, 15 Sep 2020 17:40 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut pengelolaan anggaran yang terpencar ke beberapa kementerian/lembaga membuat pendidikan di dalam negeri tak maju-maju.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengklaim sektor pendidikan di Indonesia tak maju karena anggarannya dibagi ke beberapa kementerian/lembaga. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut pendidikan di Indonesia tak maju cepat karena anggaran dibagi ke beberapa kementerian/lembaga (k/l). Beberapa kementerian yang mendapatkan anggaran pendidikan itu, misalnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

Muhadjir menjelaskan Kementerian Keuangan mendapatkan jatah dari anggaran pendidikan sebesar Rp4 triliun. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan yang mendapatkan alokasi dana pendidikan sebesar Rp4 triliun.

"Itulah yang sering diingatkan, pendidikan 20 persen tidak maju-maju karena dibagi-bagi banyak pihak," ungkap Muhadjir dalam acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom yang ditayangkan langsung CNBC Indonesia, Selasa (15/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia bilang pemerintah mengalokasikan total dana untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari total tersebut, 10 persennya dialokasikan ke daerah.

"Sebetulnya sudah ditangani daerah. Anggaran 10 persen dari total anggaran pemerintah yang 20 persen itu," jelas dia.

Muhadjir menyatakan sejauh ini baru 4.000 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang direvitalisasi. Sementara, ada 14.000 SMK di Indonesia.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan pemerintah mulai merancang strategi dengan mengubah program kurikulum di SMK dari yang semula berbasis pasokan menjadi berbasis permintaan. Muhadjir bilang pemerintah bekerja sama dengan pengusaha dalam merancang kurikulum di SMK.

"Jadi SMK yang menentukan pengusaha dan industri. Itu harus dikaitkan dengan kebutuhan daerah, peran daerah penting," ucap Muhadjir.

Ia menambahkan pemerintah juga mengubah sistem pencairan guru. Saat ini, guru tidak lagi harus berasal dari sekolah guru.

Menurut Muhadjir, pemerintah mencari guru yang paham dengan industri. Misalnya, SMK kelautan, maka gurunya berasal dari industri kelautan.

"Jadi mereka yang pernah bekerja di dunia itu, kami berikan karcis untuk bisa menjadi guru, sehingga lebih mudah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(aud/age)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER