Membaca Motif Ahok Bongkar Aib Pertamina ke Publik

CNN Indonesia | Rabu, 16/09/2020 15:11 WIB
Pengamat menilai aksi bongkar aib Pertamina yang dilakukan Ahok ada dugaan unsur kesengajaan karena kurangnya dukungan internal untuk membenahi perusahaan. Pengamat menilai aksi bongkar aib Pertamina yang dilakukan Ahok ada dugaan unsur kesengajaan karena kurangnya dukungan internal untuk membenahi perusahaan.(CNN Indonesia/Aria Ananda).
Jakarta, CNN Indonesia --

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali jadi sorotan publik. Mantan gubernur DKI Jakarta yang kini duduk di kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu tiba-tiba membongkar satu per satu aib raksasa migas nasional.

Mulai dari direksi yang disebut suka melobi menteri, direksi yang bergaji sama meski sudah pindah jabatan, kebiasaan perusahaan yang doyan 'ngutang', hingga kinerja eksplorasi yang minim. Tanpa angin, tanpa hujan, semuanya dibuka ke publik, meski tak secara rinci.

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa melihat ada unsur kesengajaan dari aksi bongkar aib Pertamina yang dilakukan Ahok. Sebab, ia meyakini 'seblak-blakannya' sosok Ahok, pasti ia sadar bahwa aib perusahaan tidak boleh dibongkar ke publik kecuali memang sengaja.


Apalagi, Ahok duduk di kursi komisaris yang notabene melakukan pengawasan dan memberi arahan secara internal ke direksi. Artinya, ada unsur kesengajaan agar hal-hal yang tidak dikehendakinya ini diketahui oleh publik dan turut diamini.

"Saya tidak tahu motivasi Ahok apa, tapi dari awal kan memang dia selalu bilang dia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benahi Pertamina, mungkin cara yang seperti ini yang mau dia pakai. Selain itu mungkin ini sudah titik kulminasi, sehingga meledak lah," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).

Persoalannya, kenapa harus diumbar ke publik? Menurut Fabby, hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan di publik, apalagi hal-hal yang disinggung Ahok merupakan aib, bukan sebuah prestasi.

Fabby menduga Ahok sengaja membuka ke publik karena tidak mendapat dukungan di internal Pertamina. Hal ini, katanya, dikuatkan dengan pernyataan Ahok yang menyatakan tidak tahu menahu soal ganti direksi Pertamina pada beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan celetukan soal direksi yang suka melobi menteri. Artinya, kata Fabby, ada sinyal bahwa Ahok tidak sepenuhnya punya wewenang komisaris di internal perusahaan.

Arti lain, ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar jabatannya yang bisa mengontrol Pertamina. Fabby menduga hal ini karena seharusnya hasil pengawasan di internal perusahaan disampaikan langsung oleh Ahok ke Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN yang juga merangkap sebagai Wakil Komisaris Pertamina Budi Gunadi Sadikin.

Lebih jauh lagi, Ahok seharusnya bisa 'curhat' alias mencurahkan isi hatinya ke Presiden Jokowi, namun hal ini tidak dilakukan.

"Biasa saja ada kekuatan lain di luar Pertamina, tapi bisa mempengaruhi tata kelola perusahaan di dalam, yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh presiden dan menteri, maka Ahok sampaikan," ucapnya.

"Kalau benar, pertanyaan siapa? Tentu ini patut jadi perhatian presiden dan DPR karena akan berdampak ke rakyat," sambungnya.

Sementara di luar maksud Ahok membongkar aib Pertamina, Fabby tak serta merta sepakat dengan tudingan Ahok soal Pertamina yang disebut doyan 'ngutang' untuk mengakuisisi sumber minyak di luar negeri. Sebab, kebijakan akuisisi sumber minyak itu sejatinya sudah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Bahkan, Pertamina mendapat penugasan untuk menambah sumber minyak mereka. Sementara untuk mengambilalih sumber-sumber minyak itu memang mau tidak mau perlu dilakukan dengan tambahan pembiayaan utang.

"Pertamina sedang diminta memperbesar aset, jadi di satu sisi tetap butuh utang. Tapi kan akuisisi ladang minyak di luar negeri ini kan rencana lama untuk meningkatkan cadangan minyak kita, persetujuan Kementerian ESDM dan Pertamina sudah diminta," terangnya.

Namun, Fabby menduga mungkin Ahok tidak setuju bila Pertamina mengambilalih ladang minyak Occidental di Ghana dan Uni Emirat Arab. Sebelumnya, rencana ini sempat diungkap ke publik dengan nilai akuisisi mencapai US$4,5 miliar.

"Kalau yang dimaksud itu, saya juga tidak setuju karena harga minyak lagi tidak bagus karena covid-19, banyak yang tidak yakin harga minyak akan kembali ke US$70 per barel. Tapi harus dijelaskan oleh Ahok, yang mana yang tidak setuju utangnya itu," tuturnya.

Sementara, pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara memberi penilaian yang berbeda. Menurutnya, apapun maksud Ahok entah baik atau sekadar cari sensasi, tetap saja hal itu seharusnya tidak dilakukan dan menunjukkan ketidakcakapannya sebagai komisaris utama.

Ketika dilakukan, maka ada hubungan yang tidak baik di internal perusahaan, baik antara Ahok selaku komisaris dengan direksi, maupun Ahok dengan pemerintah, seperti menteri hingga presiden. Apalagi tindakan seperti ini tidak dibenarkan oleh aturan pengelolaan dan etika perusahaan.

"Jadi Ahok juga tidak berfungsi dengan benar sebagai komisaris, buktinya ada keputusan-keputusan yang tidak diketahuinya, padahal fungsi komisaris adalah pengawasan dan pemberi masukan. Sementara dia bilang selama ini selalu rapat minimal seminggu sekali, jadi selama ini ngapain?" kata Marwan.

Dari kejadian ini, Marwan menilai pangkal tanggung jawab pada akhirnya ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Ia mempertanyakan alasan menempatkan orang yang tidak bisa jalankan fungsinya dengan baik.

"Kenapa tidak bisa menempatkan komisaris yang bisa berhubungan baik dengan direksi? Kalau pun direksi yang semena-mena, kenapa bisa? Kalau benar, ini bisa jadi presidennya yang presiden boneka. Kenapa selama ini seperti itu?" ucapnya.

Menurut Ahok, dengan membuka urusan internal ke publik bukan berarti mantan gubernur DKI itu benar mengingat masalah yang kompleks.

"Di sisi lain, presiden dan menterinya tidak jalan dengan fungsi yang benar juga, termasuk kebijakan pemerintah untuk Pertamina," sambungnya.

Di sisi lain, terkait kinerja Pertamina yang disinggung Ahok, Marwan menilai hal-hal yang disesali Ahok ini sejatinya tidak dia mengerti. Misalnya, soal utang.

Marwan bilang perusahaan pelat merah itu terpaksa menumpuk utang karena mendapat penugasan dari pemerintah untuk menalangi kebutuhan anggaran subsidi BBM. Jumlahnya mencapai sekitar Rp109 triliun dalam dua tahun terakhir.

Alhasil, ketika ingin melakukan aksi korporasi lain, Pertamina kehabisan dana dan harus mengandalkan utang.

"Jadi beban subsidi yang seharusnya ditanggung APBN, tapi pemerintah paksa Pertamina yang tanggung dan biasanya setahun dibayar setelah audit BPK, tapi tidak dibayar dan terakumulasi. Itu yang ganggu kinerja Pertamina, jadi kalau mau disalahkan ya salahkan pemerintah kenapa banyak utang," tekannya.

Bahkan, pemerintah seharusnya turut bertanggung jawab atas beban kemahalan BBM yang ditanggung masyarakat selama enam bulan pandemi virus corona atau covid-19. Sebab, pandemi menekan harga minyak dunia, namun pemerintah tak juga menurunkan harga BBM.

"Kita yang seharusnya bisa nikmati BBM murah, jadi tidak punya kesempatan, satu semester ini kita tanggung kemahalan BBM sampai Rp24 triliun, ini karena pemerintah. Jadi masalah Pertamina sampai rakyat, itu ada di pemerintah, pemerintah yang harus tanggung jawab," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)