Mafia Migas Sandung Pertamina Sebelum Ahok Buka Aib Direksi

PT Pertamina (Persero) jadi sorotan. Raksasa migas nasional itu selalu punya cerita yang menarik bagi publik, mulai dari citra baik sebagai perusahaan elit bertaraf internasional hingga berbagai skandal di dalamnya.

Yang teranyar, Pertamina menjadi perhatian karena aibnya dibuka oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini duduk di kursi Komisaris Utama perusahaan. Aib itu mulai dari dugaan lobi direksi kepada menteri, utang, hingga eksplorasi minim.

Semua dibuka oleh Ahok.

Sebenarnya, bagaimana sepak terjang Pertamina sebelum aibnya dibuka Ahok?

Pertamina lahir pada 1968 dari hasil penggabungan Perusahaan Negara Pertamin dan Permina. Namun, Permina sudah ada sejak 1957 dengan nama yang berubah-ubah, mulai dari PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara lalu PT Perusahaan Minyak Nasional, hingga terakhir bersulih nama jadi Permina.

Ketika lahir, pemerintah memberi tugas kepada Pertamina untuk mengelola ladang-ladang minyak di Tanah Air. Perusahaan pelat merah itu juga diminta untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat.

Perintah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Negara.

Tugas Pertamina kemudian bertambah sebagai perusahaan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO). Pertamina sempat menjadi perusahaan satu-satunya alias monopoli terkait pendirian SPBU di Indonesia hingga kemudian kebijakan itu dihapus pada 2001.

Lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Pertamina turut diberi tugas untuk melakukan kegiatan usaha dari hulu ke hilir.

[Gambas:Video CNN]

Sepak terjang Pertamina tidak hanya di dalam negeri dengan berbagai penugasan yang dipenuhinya, namun juga di luar negeri. Pada 2007, Pertamina membuktikan taji itu dengan mengakuisisi saham perusahaan migas Prancis, Maurel et Prom (M&P) dengan jumlah kepemilikan mencapai 72,65 persen.

Puncak prestasi Pertamina boleh dibilang terjadi pada masa kepemimpinan Karen Agustiawan pada 2009-2014. Perempuan pertama yang berhasil menduduki kursi Direktur Utama Pertamina itu berhasil membawa perusahaan masuk dalam daftar Fortune Global 500 pertama kali pada 2013.

Saat masuk, Pertamina langsung bertengger di papan tengah, peringkat 122. Lalu turun ke posisi 123 pada 2014.

Setelah itu, Karen menggundurkan diri dan sempat diganti oleh Dwi Soetjipto dan Elia Massa Manik, sebelum akhirnya kembali dipimpin oleh bos perempuan, Nicke Widyawati pada 2018 sampai saat ini.

Di bawah kepemimpinan Nicke, Pertamina mendapat tugas berat untuk memimpin holding sektor migas dengan membawahi PT Pertagas, anak usaha Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Korupsi dan Mafia Migas

Tak cuma citra baik sebagai eksekutor penugasan pemerintah dan perusahaan elit bertaraf internasional, Pertamina juga tak lepas dari skandal, mulai dari korupsi hingga mafia migas.

Untuk korupsi, kasus yang paling menyita perhatian publik adalah ketika mantan direktur utama Pertamina, Karen Agustiawan diduga melakukan kongkalikong dalam investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Ia diduga mengambil keuntungan dari pembelian sebagian aset Roc Oil Company Ltd di BMG pada 2009.

Karen disebut melakukan investasi tanpa kajian matang dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris Pertamina. Selain itu, setelah dibeli, produksi di ROC sempat dihentikan karena dinilai tak ekonomis lagi.

Dari hal ini, Karen dituduh menguntungkan ROC dan membuat negara merugi sekitar Rp568 miliar sesuai nilai total pembelian kala itu. Atas tuduhan itu, Karen dijatuhkan pidana penjara delapan tahun dan pidana denda Rp1 miliar.

Ia pun sempat menjalani masa tahanan selama satu setengah tahun hingga Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bebas kepada Karen pada Maret 2020.

Tak cuma korupsi, skandal yang terus melekat di Pertamina sampai saat ini adalah soal mafia migas. Perusahaan kerap dituding diam-diam memiliki tata kelola buruk karena 'disetir' oleh para mafia migas.

Keberadaan mafia tersebut salah satunya bercokol di anak usaha Pertamina, Petral. Bahkan, skandal mafia migas ini menjadi perhatian khusus bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Petral kemudian dibubarkan pemerintah pada 2015 lalu. 

Jokowi juga sempat gonta-ganti direksi Pertamina agar bisa memberantas mafia migas. Namun hingga saat ini disebutnya para mafia masih beredar.

Jurus terakhir yang dilakukan Jokowi adalah dengan menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia berharap mantan wakil gubernurnya di DKI Jakarta beberapa tahun silam, dapat memberangus mafia migas itu.

"Iya itu ke situ larinya (basmi mafia migas)," kata Jokowi, akhir tahun lalu.

Bongkar Aib Pertamina

Belum genap setahun menduduki kursi komisaris utama, Ahok selalu jadi perhatian publik. Bahkan, sejak masih dipertimbangkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di bursa bos pelat merah pada awal Kabinet Indonesia Maju terbentuk.

Pro-kontra pun selalu mewarnai sepak terjang Ahok di Pertamina. Sebagian pihak setuju dan berharap padanya yang dianggap suka pendobrak, namun tak sedikit yang menganggapnya tak cakap karena nihil sepak terjang di bidang migas.

Saat ini, Ahok kembali jadi sorotan karena mengumbar aib Pertamina. Ia menyatakan ada aksi lobi-lobi direksi kepada menteri di Pertamina.

Hal ini yang membuatnya tak tahu menahu soal pergantian direksi perusahaan beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan ada direksi yang sudah ganti jabatan, namun masih mendapat gaji yang sama.

"Masa dicopot gaji masi sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.

Lebih lanjut, ia juga mengaku kesal dengan kebiasaan perusahaan yang mudah menarik utang untuk akuisisi sumber minyak baru di luar negeri. Padahal, ada 12 titik sumber minyak di dalam negeri yang masih minim eksplorasi.

"Ngapain di luar negeri. Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak," pungkasnya.