Ahok Sindir Peruri dengan Rp500 M, Dewas Buka Suara

CNN Indonesia
Jumat, 18 Sep 2020 10:56 WIB
Dewan Pengawas Peruri menilai kerja sama yang dibicarakan antara direksi Pertamina dan Peruri merupakan kesepakatan bisnis.
Dewan Pengawas Peruri menilai kerja sama yang dibicarakan antara direksi Pertamina dan Peruri merupakan kesepakatan bisnis. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pengawas Perum Peruri buka suara soal sindiran Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke perusahaan percetakan uang BUMN itu. Sebelumnya, Ahok menyindir seolah-olah Peruri mencari untung dari kerja sama proyek digitalisasi dengan Pertamina. 

Ketua Dewan Pengawas Peruri Rizal Affandi Lukman menyatakan sebenarnya tidak tahu menahu soal proyek yang disinggung Ahok. Sebab, rincian proyek biasanya hanya dibahas sampai tingkat direksi saja. 

Hanya saja, menurutnya, kerja sama proyek tentu akan dibicarakan dengan matang antar direksi kedua perusahaan. Kesepakatan proyek tidak berasal dari salah satu direksi saja. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak tahu. Tapi yang namanya kerja sama kan pembicaraan b-to-b (bisnis dengan bisnis), antara direksi Peruri sudah bertemu dengan direksi Pertamina, mereka bicarakan antar direksi, jadi di manajemen bukan komisaris. Ya kalau cocok mereka bisa lanjutkan," ungkap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/9). 

Lebih lanjut, Rizal enggan berkomentar soal sindiran Ahok yang terkesan Perum Peruri sengaja mencari untung dari kerja sama dengan Pertamina. 

"Saya tidak mau komentar (soal yang disindir Pak Ahok), nanti jadi memperkeruh, dan itu memang di direksi bukan pengawasan," katanya. 

Senada, Anggota Dewan Pengawas Peruri Muhammad Yusuf Ateh juga enggan berkomentar lebih terkait sindiran Ahok. Ia juga menekankan persoalan proyek berada di ranah direksi, sehingga sepenuhnya hanya diketahui oleh direksi antar kedua perusahaan. 

Sementara ia sebagai dewan pengawas, biasanya hanya memberi masukan soal kebijakan besar yang sekiranya perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan skala bisnisnya. 

"Saya tidak tahu, karena kan pengawas biasanya kasih secara garis besar saja, kebijakannya saja. Kalau operasional yang tahu direksi," ujar Yusuf. 

Sayangnya, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya belum juga menjawab konfirmasi dari CNNIndonesia.com. Begitu juga staf di divisi Corporate Secretary. 

Sebelumnya, Ahok menyindir Peruri lantaran diduga meminta dana Rp500 miliar untuk kerja sama antar perusahaan terkait implementasi paperless di Pertamina. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku kesal dengan permintaan tersebut. 

"Saya lagi paksakan tandatangan digital. Tapi Peruri masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di Pertamina. Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapat Pertamina enggak mau kerja lagi. Tidur 10 tahun? Mau jadi ular sanca, ular piton?," ujar Ahok dalam video di akun YouTube POIN. 

Sementara, berdasarkan penelusuran, Pertamina dan Peruri memang belum lama saling menyepakati kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik, solusi digital, code security, hingga tanda tangan elektronik. Tujuannya, untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik dan layanan keamanan digital. 

Kesepakatan itu diteken oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya. Pada acara itu, Ahok sempat menyaksikan juga. 

Kerja sama kedua perusahaan merupakan bagian dari implementasi dari ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di perusahaan dan sejalan dengan tata nilai BUMN atau dikenal dengan AKHLAK. 

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER