Ahok: Kementerian BUMN Harusnya Bubar Sebelum Jokowi Turun

CNN Indonesia | Rabu, 16/09/2020 17:07 WIB
Komut Pertamina Ahok mengatakan Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Jokowi turun dan pengelolaan perusahaan pelat merah diganti dengan super holding. Ahok mengatakan Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Jokowi turun. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan pengelolaan perusahaan pelat merah diganti dengan sistem super holding seperti yang dilakukan Singapura melalui Temasek.

"Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada yang namanya Indonesia Incorporation semacam Temasuk karena presiden tak bisa mengontrol manajemen BUMN," kata Ahok dalam video yang diunggah di akun Youtube POIN seperti dikutip Rabu (16/9).

Pernyataan Ahok tersebut ia ungkapkan sambil membongkar borok direksi PT Pertamina (Persero). Borok salah satunya dilakukan direksi perusahaan minyak negara tersebut dalam pencopotan jabatan.


Ahok mengklaim menemukan kasus pencopotan jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina yang tidak disertai perubahan gaji dari karyawan.

"Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.

Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga merespons gagasan Ahok itu dengan mengatakan ide super holding sejatinya memang akan dijalankan oleh kementerian. Bahkan, ini merupakan ide yang sudah berkembang sejak dulu sebelum kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hanya saja, Arya bilang merealisasikan ide ini bukan perkara mudah. Sebab, banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum benar-benar membentuk super holding.

"Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar BUMN itu bisa saling in line (sejalan) artinya supply chain yang ada itu in line," ujar Arya kepada awak media, Rabu (16/9).

[Gambas:Video CNN]

Untuk mewujudkan itu, sambungnya, kementerian pun membentuk kluster-kluster atau sub holding. Namun, Arya kembali menggarisbawahi bahwa pembentukan sub holding pun butuh proses dan pengujian.

"Jadi kita uji semua, kita jangan buru-buru mau super holding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif tidak. Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri, jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding, masih jauh sekali," katanya.

Bahkan, sambungnya, jangankan membentuk super holding dan sub holding, persoalan rantai pasok saja masih belum optimal antar sesama BUMN.

"Jadi bagaimana mau buat super holding kalau belum jalan dengan baik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arya mengatakan kementerian ingin menguji dulu pembentukan klaster perusahaan berdasarkan sektor usahanya. Misalnya, klaster pertanian, farmasi, dan lainnya.

"Farmasi misalnya, bagaimana kita gabungkan Rumah Sakit (RS) yang tececer-tercecer sekarang, bergabung jadi RS BUMN dan sekarang jaringan RS terbesar di BUMN dengan IHC punya," tuturnya.

Begitu pula hubungannya dengan industri farmasi secara menyeluruh. Misalnaya, terkait jaringan penyediaan obat hingga alat kesehatan.

"Jadi itu mimpi besar kita ada super holding, tapi kami pastikan dulu semua jalan dulu. Pak Erick ingin memastikan semua jalan dulu end to end supply chain antar BUMN-BUMN itu," terangnya.

Di sisi lain, untuk menindaklanjuti keseriusan ini, kementerian pun terus menjalin komunikasi dengan mitra pemerintah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya agar turut mendapat masukan yang baik bagi rencana ke depan.

(uli/agt)