DPR Cecar BUMN Rugi, Erick Thohir Buka Suara

Menteri BUMN Erick Thohir menjawab rasa penasaran anggota DPR RI soal kerugian yang dialami oleh sejumlah perusahaan pelat merah. 

Erick memaparkan salah satu akar permasalahan di BUMN adalah SDM yang tak siap. Oleh karena itu, Erick mengaku rajin 'bersih-bersih' direksi dan komisaris.

Ia menyebut hanya mereka yang siap menyetor dividen lah yang berhak menjabat di perusahaan pelat merah.

"Terakhir, manusianya. Sejak awal, apalagi dengan tren KPI (key indicator performance) ditambahkan dengan dividen maka menilai komposisi direksi, tidak pernah berpikir suka tidak suka," katanya dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR RI, Selasa (22/9).

Lebih lanjut, Erick sepakat bahwa kerugian BUMN tak dapat diterima. Perusahaan negara menurut Erick memang harus menghasilkan profit dan membagikan dividen untuk pemegang saham.

Namun, Erick menyebut BUMN bukan perusahaan swasta yang tak memiliki beban penugasan pemerintah.

Penugasan tersebut, menurut Erick, kerap membebani keuangan perseroan. Oleh karena itu, ia melakukan pemetaan di kementeriannya agar jelas perusahaan yang berfungsi sebagai komersial dan yang bertugas memberikan public service (servis publik).

Meski kerap menerima penyertaan modal negara (PMN), Erick menyebut PMN tak signifikan dengan beban penugasan yang diberikan.

Ia merinci dividen yang disetorkan pihaknya selama 5 tahun terakhir hampir Rp267 triliun, dibandingkan PMN yakni Rp117 triliun, Erick menilai dividen sudah dua kali lebih besar dari PMN.

Belum lagi setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kalau kami bandingkan juga pajak yang diberikan dan PNBP yang diberikan, komposisi dengan PMN itu hanya 6 persen, jadi itu kecil sekali," lanjutnya.

Namun, Erick tak menyangkal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukannya untuk menciptakan BUMN yang sehat dan menghasilkan profit.

[Gambas:Video CNN]