Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR Rp149,8 T

CNN Indonesia | Rabu, 23/09/2020 23:27 WIB
Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp149,81 triliun untuk 2021 atau naik 98 persen dari tahun ini, Rp75,63 triliun. Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp149,81 triliun untuk 2021 atau naik 98 persen dari tahun ini, Rp75,63 triliun. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Pagu tersebut melonjak hampir dua kali lipat dari pagu tahun ini, Rp75,63 triliun.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakn alokasi anggaran tersebut sesuai fungsi dan program Kementerian PUPR. Namun, ia meminta kementerian tetap melakukan penajaman dan penyempurnaan terhadap hasil sinkronisasi sesuai saran, masukan, dan usulan anggota dewan.

"Pagu Kementerian PUPR RAPBN tahun 2021 sesuai dengan nota keuangan Rp149,81 triliun," ujar Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat kerja komisinya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Rabu (23/9).


Dalam kesempatan itu, Basuki memaparkan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp748 miliar, Inspektorat Jenderal Rp101,7 miliar, Ditjen Sumber Daya Air Rp58,547 triliun, dan Ditjen Bina Marga Rp53,956 triliun.

Kemudian, Ditjen Cipta Karya Rp26,561 triliun, Ditjen Perumahan Rp8 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp757,6 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp273,7 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp206,1 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp563,788 miliar.

Selain itu, kata Basuki, ada 300 usulan program pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan di tahun depan. Usulan tersebut telah disaring dari 1.015 usulan yang diajukan Komisi V DPR RI.

Kriteria usulan program yang dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024.

Kemudian, lanjut dia, kriteria lainnya adalah program direktif dan penugasan Presiden dan Wakil Presiden serta usulan anggota komisi V DPR RI.

Selain itu, lanjut Menteri PUPR, usulan program juga harus ada sinergi dengan pengembangan kawasan strategis dan kawasan pengembangan lainnya yang diprioritaskan.

"Semua usulan komisi V sudah kami rekap semuanya. Dari 1.015 item pekerjaan yang bisa dikerjakan fisik 300 usulan," paparnya.

Ia menambahkan sebanyak 300 usulan itu terbagi dalam empat bidang, yakni sumber daya air sebanyak 122 usulan, bina marga 91 usulan, cipta karya 35 usulan, dan perumahan 52 usulan.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/sfr)