Maskapai Penerbangan Tagih Janji Pemerintah soal Bantuan

CNN Indonesia | Kamis, 24/09/2020 09:32 WIB
Lion Air, salah satunya, maskapai yang meminta pemerintah untuk mencairkan stimulus penerbangan yang digaungkan sejak awal pandemi covid-19. Lion Air, salah satunya, maskapai yang meminta pemerintah untuk mencairkan stimulus penerbangan yang digaungkan sejak awal pandemi covid-19. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pelaku industri penerbangan menagih janji pemerintah untuk mencairkan stimulus yang digaungkan sejak awal pandemi covid-19. Direktur Utama Lion Air Group Edward Sirait mengaku belum menerima bantuan konkret dari pemerintah.

Padahal, maskapai swasta itu mengklaim industri penerbangan menjadi salah satu yang paling menderita akibat pandemi corona.

Edward khawatir jika stimulus tak kunjung cair, sektor penerbangan tak akan mampu bertahan. Bahkan, ia mengatakan industri penerbangan sudah 'mati suri' sejak beberapa bulan belakangan.


"Airlines sudah dalam posisi kalau boleh dibilang mati suri. Bukan hanya di Indonesia, di dunia iya. Pertanyaannya apakah harus didiamkan atau seperti apa? Butuh satu langkah yang bisa kami lihat dan rasakan sehingga industri tidak berhenti," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/9).

Sebagai gambaran saja, ia menyebut selama pandemi corona, Lion Group sempat menerbangkan 40 ribu penumpang per hari pada puncaknya. Namun, naiknya kasus covid-19 mengakibatkan penumpang makin enggan melakukan perjalanan, sehingga saat ini okupansi turun di kisaran 25 ribu penumpang per hari.

Harapan dia, pemerintah bisa memberikan stimulus dalam bentuk pembebasan biaya tanggungan bagi pesawat-pesawat yang dikandangkan.

Ia juga berharap pemerintah bisa membebaskan biaya tanggungan maskapai dari pengelola bandara yang rata-rata merupakan BUMN alias milik pemerintah.

"Artinya, pemerintah bisa membantu membebaskan itu atau menjadi tanggungan ke pengelola bandara, pengelola bandara kan kebanyakan BUMN dan milik pemerintah juga," imbuhnya.

Ia juga menilai pemerintah perlu memberikan subsidi atau keringanan langsung kepada penumpang. Misalnya, penumpang dibebaskan biaya PPN dan pajak bandara (airport tax) sehingga tiket bisa murah.

Hal ini, dinilainya dapat menaikkan gairah masyarakat untuk melakukan perjalanan. "Bisa juga pembebasan biaya fasilitas secara fiskal menyangkut perawatan pesawat. Misalkan, pembebasan biaya masuk spareparts, pembebasan pajak spare parts," tuturnya mengusulkan.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra ikut mendukung pencairan stimulus kepada industri penerbangan. Sebelumnya, Garuda juga menerima dana talangan sebesar Rp8,5 triliun dari pemerintah.

"Kan ada dana talangan Rp8,5 triliun. Bantuan pemerintah tentu kami dukung," kata Irfan lewat pesan singkat.

Diketahui, Garuda akan menerima dana talangan dalam tahun ini sebagai dukungan pemerintah menopang keuangan perseroan di tengah pandemi covid-19. Bantuan memiliki tenor 3 tahun dengan waktu jatuh tempo pada 2023.

Sedangkan, untuk okupansi, Irfan mengakui mengalami penurunan signifikan sejak penerapan PSBB Jilid II DKI. Pada titik terendahnya, ia menyebut maskapai hanya mampu meraup 15 persen okupansi dari normal.

"Menurun (okupansi) begitu ada pengumuman (PSBB DKI), sekitar 15 persen. Tapi mulai recover (pulih)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(wel/bir)