Sri Mulyani: Reformasi Sistem Bisa Tekan Ongkos Logistik

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan reformasi sistem logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem (NLE) akan mengurangi beban usaha di masa pandemi covid-19. Pasalnya, biaya logistik diprediksi bisa mengalami penurunan hingga lebih dari 6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan selama ini ongkos logistik di Indonesia mencapai 23,5 persen PDB dan merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Dengan diluncurkannya NLE, ia yakin angkanya akan turun menjadi 17 persen terhadap PDB.

"Tentu kami berharap para pengusaha bisa jauh lebih berdaya tahan. Target kami menurunkan biaya logistik dari 23 persen menjadi 17 persen berarti sekitar 6 persen. Kalau 6 persen dari GDP yang sekarang Rp15 ribu triliun, angkanya sangat signifikan," ujarnya dalam konferensi pers Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Kamis (24/9).

Ia melanjutkan penurunan ongkos logistik hingga 6 persen tersebut akan dikontribusikan dari empat kegiatan logistik baik di hulu maupun hilir, yakni Delivery Order dan Persetujuan Pengeluaran Petikemas (SP2) online, e-trucking, inception, dan pengangkutan.

Sri Mulyani mencontohkan, perubahan kegiatan Delivery Order dan SP dari konvensional ke online. Proses yang sebelumnya terbatas hanya Senin hingga Jumat itu kini bisa dilakukan dilakukan 7 kali 24 jam nonstop.

"Volume aktivitas dari delivery order serta SP2 in apabila dilakukan secara online 7 kali 24 jam, maka bisa efisiensi hingga Rp402 miliar dari para perusahaan yang harusnya mengeluarkan dana untuk pengurusan dan SP2. Dari sisi waktu menjadi 91 persen jauh lebih efisien," sebutnya.

Dengan reformasi ini, Sri Mulyani yakin kontribusi dunia usaha juga meningkat karena terciptanya transparansi dan persaingan yang sehat.

"Mengenai apakah usaha logistik ini bisa menjadi penggerak utama ekonomi di tengah ancaman ekonomi ini, kami justru melakukan reformasi dalam situasi yang sedang mengalami covid supaya dunia usaha dapat mendapatkan bantuan keringanan beban," tandasnya.

Seperti diketahui, terkait dengan integrasi ekosistem ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020.

[Gambas:Video CNN]