Gubernur BI dan Menkeu Segera Bahas Burden Sharing 2021

CNN Indonesia | Sabtu, 26/09/2020 07:50 WIB
Pembahasan skema burden sharing dilakukan untuk membantu pembiayaan fiskal tahun depan. Pembahasan skema burden sharing dilakukan untuk membantu pembiayaan fiskal tahun depan. (CNN Indonesia/ Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan akan membahas skema berbagi beban (burden sharing) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam waktu dekat. Skema burden sharing dilakukan untuk membantu pembiayaan fiskal tahun depan.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen bank sentral untuk terus bersinergi bersama pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional 2021 yaitu memadukan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal.

"Komitmen kami dalam membangun sinergi fiskal dan moneter guyub, rukun gotong royong kita menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi, dari pandemi" ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Jumat (25/9).


Namun, ia menegaskan skema yang dilanjutkan tahun depan adalah burden sharing yang disetujui lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) pertama pada tanggal 16 April 2020. Dalam hal ini, BI hanya membeli SBN dari pasar perdana sebagai standby buyer.

"Tentu saja kami akan membahasnya secara lebih detail," tutur Perry.

Perry mengungkapkan bank sentral dan pemerintah akan terus bersinergi.

"Fiskal juga terus digenjot dari kami juga menurunkan suku bunga menambah likuiditas, menjaga nilai tukar, mendanai dan berbagi beban untuk pembiayaan fisikal 2020," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Seperti diketahui, dalam Rancangan APBN 2021, Badan Anggaran DPR telah menyepakati asumsi dasar makro ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi 5 persen, laju inflasi 3 persen, dan nilai tukar rupiah Rp14.600 terhadap dolar AS.

Kemudian tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di angka 7,29 persen, harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 705 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.007 ribu barel setara minyak per hari.

Selanjutnya, target belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, pendapatan negara Rp1.743,7 triliun, dan defisit anggaran sebesar 5,7 persen atau setara Rp1.006,4 triliun.

(hrf/sfr)