Bio Farma Kutip Arahan Wapres soal Pemberian Vaksin Tak Halal

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengaku telah melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kehalalan vaksin corona (covid-19). Hasilnya, ia sebut menggembirakan.

"Dari pak Wapres arahannya cukup menggembirakan. Seandainya, vaksin ini halal, bagus. Itu yang kita tunggu. Tapi, seandainya belum (halal), dalam kondisi pandemi bisa diberikan vaksinasi. Nanti, jadi bagian Komisi Fatwa untuk mendukung program vaksinasi berikutnya," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (5/10).

Sesuai arahan Wapres, kata Honesti, nantinya akan dibentuk tim bersama yang terdiri dari Bio Farma, Kementerian BUMN, BPOM, Komisi Fatwa MUI, LLPOM, MUI, BPJPH, serta Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Tim bersama akan memproses sertifikasi halal.

"Nanti juga akan ada audit BPOM ke Beijing untuk melihat proses produksi apakah memenuhi kaidah standar produksi vaksin," jelasnya.

Saat ini, vaksin covid-19 hasil kerja sama Bio Farma dengan Sinovac masih dalam tahap uji klinis. Diharapkan didistribusikan pada akhir Januari 2021.

Honesti menuturkan Indonesia bekerja sama dengan sejumlah produsen vaksin dunia. Kerja sama ini seiring dengan tingginya kebutuhan terhadap vaksin corona, yakni 340 juta dosis pada 2021 untuk 170 juta warga (dengan dua dosis). Oleh karenanya, pemerintah mencari akses seluas-luasnya kepada pemasok vaksin.

"Target kita akan melakukan program vaksinasi lebih kurang terhadap 170 juta orang Indonesia untuk memenuhi target herd immunity sesuai standar WHO," tutur dia.

Dengan asumsi satu orang dapat dua dosis, artinya RI butuh 340 juta dosis vaksin. Ini artinya, RI harus bekerja sama dengan beberapa produsen vaksin karena tidak mungkin satu produsen bisa memasok kebutuhan Indonesia yang besar.

"Mereka juga suplai ke negara lain yang membutuhkan," kata Honesti.

Vaksin corona hasil kerja sama Bio Farma dengan Sinovac akan selesai uji klinis pada Januari 2021 nanti. Jika dinyatakan berhasil, vaksin tersebut akan dimintakan izin penggunaan darurat dari BPOM sehingga program vaksinasi bisa segera dimulai pada akhir Januari atau awal Februari 2021.

Selain dengan Sinovac, Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab, G42, yang juga tengah melakukan uji klinis tahap ketiga dengan Sinopharm, China.

Indonesia dan UEA memiliki komitmen sementara pengadaan vaksin sekitar 10 juta dosis pada Desember 2020.

Ada pula kerja sama dengan CanSInoBIO, AstraZeneca dan Novavax serta lembaga internasional CEPI dan GAVI untuk produksi di dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]