Pemerintah Bayar DP Vaksin AstraZeneca Rp3,67 T Akhir Bulan

CNN Indonesia
Senin, 12 Okt 2020 06:59 WIB
Pemerintah menyebut akan menyetor uang muka 50 persen atau Rp3,67 triliun dari total pengadaan 100 juta vaksin corona dari AstraZeneca.
Pemerintah menyebut akan menyetor uang muka 50 persen atau Rp36,7 triliun dari total pengadaan 100 juta vaksin corona dari AstraZeneca. Ilustrasi. (AP/John Cairns).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan membayar uang muka untuk pengadaan vaksin corona dari AstraZeneca sebesar US$250 juta atau setara Rp3,67 triliun pada akhir bulan ini.

Uang muka tersebut setara dengan 50 persen dari total harga yang harus dibayar pemerintah untuk pengadaan 100 juta vaksin corona.

"Kami akan mengadakan vaksin dari AstraZeneca kontraknya 100 juta vaksin dan pemerintah akan membayar down payment 50 persen di akhir bulan ini kira-kira biaya yang dikeluarkan itu US$250 juta," ujarnya dalam webinar yang digelar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Minggu (11/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, pemerintah juga telah menerima komitmen pengadaan vaksin dari perusahaan asal China Sinovac Biotech Ltd sebanyak 30 juta secara bertahap di akhir tahun ini.

"20 juta dalam bentuk bahan baku, sedangkan 10 juta dalam bentuk barang jadi. Kemudian, tahun depan akan bisa mencapai 200 juta," tuturnya.

Nantinya, uang muka pengadaan vaksin akan diberikan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama Gavi (aliansi vaksin) dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) melalui skema pembiayaan sukarela kepada COVAX Advance Market Commitment (AMC).

Lebih lanjut Airlangga menyebut pemerintah sangat fokus untuk segera menghadirkan vaksin covid-19 di Indonesia guna meredam penyebaran virus yang semakin meningkat setiap harinya. 

"Pemerintah sudah mencanangkan program vaksinasi untuk 160 juta orang dan 160 juta itu memerlukan 2 dosis. Itu adalah yang usianya 19 sampai 59 dan ini adalah kelompok yang pertama di garda terdepan kedua, aparat penegak hukum dan ketiga penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]


CATATAN REDAKSI: Angka dalam judul berubah dari Rp36,7 triliun menjadi Rp3,67 triliun karena kesalahan peletakan tanda baca.

(hrf/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER