Pelaksana soal Joki Kartu Prakerja: Sisi Kriminal Tak Ada

CNN Indonesia
Rabu, 14 Okt 2020 16:54 WIB
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menyatakan keberadaan joki dalam pendaftaran dan pencairan dana Kartu Prakerja yang ramai di medsos bukan perbuatan kriminal.
Manajemen menyebut joki dalam pendaftaran Kartu Prakerja bukan kriminal sepanjang tak mengiming-imingi 100 persen diterima. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN).
Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Hengki Sihombing menilai keberadaan  dan perbuatan joki Kartu Prakerja yang ramai beredar di media sosial bukan lah tindakan kriminal. Kecuali, jika sang joki menawarkan jasanya ke calon peserta Prakerja dengan iming-iming keberhasilan 100 persen.

"Joki itu timbul karena memang ada yang mau mendaftar ke website Kartu Prakerja, tapi dia tidak tahu. Nah Joki ini kan sebenarnya dari sisi kriminalitasnya tidak ada. Karena hanya memberikan pelayanan," ujarnya dalam webinar bertajuk Sinergi Program Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan, Rabu (14/10).

Hengki mengatakan fenomena joki pada program Kartu Prakerja muncul karena tingkat literasi digital masyarakat rendah. Hal itu bisa terjadi karena banyak pendaftar program berasal dari kalangan menengah ke bawah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalkan Anda mau daftar ke Kartu Prakerja, Anda bingung, tidak mengerti, saya tawarkan jasa. Jadi saya bantuin mendaftarkan Kartu Prakerja. Jika berhasil daftar, kasih uang saya Rp 50 ribu," tuturnya.

Tak hanya dalam hal pendaftar, ia juga mensinyalir joki memberikan layanan kepada peserta Prakerja sampai tahap pencairan insentif. Hal ini menurutnya menggambarkan betapa rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.

"Karena proses pencairan insentif itu lebih ribet. Pertama, dia harus bikin rekening, mendaftarkan e-wallet atau rekening. Lalu kalau e-wallet-nya belum QYC, dia harus melakukan QYC, itu lebih complicated lagi. Karena harus upload KTP, swafoto, dan lain-lain," imbuhnya.

Karena itu lah, Hengki berpandangan pemerintah perlu mendorong literasi digital di kalangan anak-anak muda. Atau paling tidak, manajemen pelaksana Prakerja harus membuat kondisi yang mendorong agar peserta mau membaca tata cara pendaftaran dengan teliti dan tak mengandalkan orang lain.

"Karena peserta tidak tahu, atau bahkan malas, tidak mau membaca cara mendaftar Kartu Prakerja. Padahal cuma masuk email, verifikasi, dan lain-lain. Tapi kan kalau kita melihat mungkin kalangan bawah untuk mendaftar menggunakan email saja mungkin agak susah, apalagi menggunakan nomor telepon, verifikasi, ini mungkin susah untuk kalangan bawah," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER