Jalankan Rekomendasi KPK, BPJS Bekukan Kepesertaan PNS

CNN Indonesia | Senin, 02/11/2020 07:00 WIB
BPJS Kesehatan membekukan sementara kepesertaan PNS dalam program JKN untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK. BPJS Kesehatan membekukan sementara kepesertaan PNS demi menjalankan rekomendasi KPK. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/FB Anggoro).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) membekukan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PNS yang datanya belum terisi lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk sementara waktu.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan peserta golongan tersebut diharapkan segera melakukan registrasi ulang dan pembaruan data kepesertaan. Hal itu diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi KPK, hasil audit BPKP tahun buku 2018, dan hasil rapat bersama kementerian/lembaga.

"Ini opsi terakhir yang membutuhkan keaktifan peserta untuk menginfokan data kependudukannya," ucap Iqbal kepada CNNIndonesia.com Minggu (1/11).


Sayangnya Iqbal tak menyebutkan jumlah PNS yang dibekukan sementara kepesertaannya itu. 

Ia hanya mengatakan sebelum melakukan registrasi ulang, peserta segmen PPU PN diminta mengecek status kepesertaannya melalui Aplikasi Mobile JKN, mencari informasi melalui Whatsapp (CHIKA) di nomor 08118750400, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, atau Aplikasi JAGA KPK .

Status kepesertaan dinonaktifkan sementara mulai tanggal 1 November 2020 jika dalam proses pengecekan terdapat muncul notifikasi untuk melakukan registrasi ulang.

Selanjutnya, mereka dapat melakukan pembaruan data NIK dengan cara menghubungi kantor cabang melalui layanan administrasi dengan WA, menu pengaktifan kembali kartu, petugas BPJS di RS maupun BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dengan hanya menyiapkan foto KTP/KK dan kartu peserta (KIS).

[Gambas:Video CNN]

"Jika sudah melaporkan pembaruan data, maka status kepesertaannya akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1x24 jam," jelas Iqbal.

Iqbal pun mengatakan, BPJS Kesehatan juga membutuhkan keterlibatan dari masing-masing instansi pemerintah seperti PWRI, PEPABRI, TASPEN dan ASABRI untuk ikut mendorong pesertanya mengecek status kepesertaan JKN dan melakukan registrasi ulang bagi yang dinonaktifkan sementara.

Diharapkan dengan internalisasi dan sosialisasi yang efektif, para peserta yang dinonaktifkan sementara dapat memanfaatkan kemudahan registrasi ulang.

(hrf/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK