ANALISIS

Melirik Cuan Bisnis Ekspor Benih Lobster ala Edhy Prabowo

CNN Indonesia | Jumat, 27/11/2020 07:37 WIB
Pengamat menilai budidaya lobster untuk diekspor pada bobot tertentu lebih menguntungkan ketimbang ekspor benih lobster, yang juga merusak ekosistem di laut. Pengamat menilai budidaya lobster untuk diekspor pada bobot tertentu lebih menguntungkan ketimbang ekspor benih lobster, yang juga merusak ekosistem di laut. (ANTARA FOTO/Ardiansyah).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetop sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) usai menteri yang menjabat, Edhy Prabowo, ditangkap KPK. Sebelum keputusan tersebut diambil, desakan penghentian ekspor benih lobster sebetulnya telah mencuat dari parlemen dan masyarakat.

DPR menilai kebijakan tersebut merugikan karena pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang masuk dari kegiatan ekspor benih lobster sangat minim. Mengacu pada PP 75 Tahun 2015, tarif PNBP benih krustacea hanya sebesarRp250 per seribu ekor benih lobster.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta kebijakan itu dihentikan karena jumlah ekspor yang dilakukan telah melampaui batas ketentuan. Terlebih, Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) telah menegaskan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia telah mencapai batas eksploitasi.


Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities) Abdul Halim menilai sedari awal kebijakan Edhy membuka keran ekspor benih lobster memang bertentangan dengan aspirasi dari nelayan dan pembudidaya.

"Januari-Maret 2020, saya diskusi dengan pembudidaya lobster di Lombok Timur yang jadi andalan sentra budidaya lobster Indonesia. Mereka lebih menghendaki lobster itu dibesarkan di dalam negeri, kemudian diekspor setelah memenuhi berat tertentu," ucapnya saat dihubungi CNNINdonesia.com Kamis (26/11).

Memang, awalnya kebijakan Edhy sempat disambut hangat oleh para nelayan dan pembudidaya. Hal itu karena sebelumnya Permen KP No.56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panurulis spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), yang terbit di era Susi Pudjiastuti membuat kegiatan mereka nyaris terhenti.

Susi meyakini lobster lebih baik dibiarkan berkembang secara alami di laut lepas, sementara nelayan budidaya 'teriak' karena kesulitan mendapatkan bibit lobster untuk dibesarkan.

Namun, menurut Halim, itikad baik Susi membuahkan hasil. Ada perubahan stok lobster di wilayah tangkapan perikanan yang tadinya merah menjadi kuning.

"Artinya, ada pemulihan, sehingga kemudian bisa dilakukan pemanfaatan atau penangkaran benih lobster secara terbatas tapi bukan untuk diekspor," tuturnya.

Budidaya Harus Jalan

Menurut Halim, ada sejumlah alasan yang membuat para pembudidaya keberatan dengan dibukanya keran ekspor benih lobster. Pertama. karena sebagian besar eksportir tak mau bekerja sama dengan pembudidaya mandiri untuk membesarkan benur.

Kedua, jika ekspor benih lobster tak dilarang, para pembudidaya akan kesulitan mencari bibit lobster untuk dipelihara di keramba jaring apung yang mereka miliki.

Di sisi lain, dilihat dari skala keekonomiannya, budidaya lobster di dalam negeri memang jauh lebih menguntungkan dibandingkan ekspor benih ke luar negeri.

Pundi-pundi rupiah dari tiap lobster yang dibesarkan di dalam negeri juga tak hanya dinikmati negara dan eksportir, melainkan juga nelayan dan pembudidaya.

Para pembudidaya percaya diri dengan cara tradisional yang selama ini mereka jalankan.Mereka tidak perlu banyak mengeluarkan uang untuk membeli pakan buatan pabrik seperti pelet.

Untuk pakan alami yang diracik sendiri, seperti ikan rucah atau ikan busuk yang tak layak jual dan tambahan pakan, seperti bekicot dan ikan teri, modal yang diperlukan pembudidaya hanya berkisar Rp20 juta rupiah.

Sementara jika panen berhasil, keuntungannya bisa mencapai di atas Rp100 juta. "Pendapatan bersih mereka bisa dua kali lipat sampai tiga kali lipat tergantung berapa benih lobster yang bisa mereka tebar dalam keramba jaring apung yang mereka miliki," terang dia.

Namun, bagaimanapun budidaya lobster memang bukan perkara mudah. Lobster memiliki tingkat kematian tinggi baik di alam maupun di keramba.

Butuh kesabaran dan ketelatenan dalam budidaya komoditas ini. Bahkan, jika jumlah tambak yang dimiliki cukup banyak, perlu biaya tambahan untuk membayar pekerja selama masa budidaya yang memakan waktu bulanan.

Lobster pasir, misalnya, membutuhkan waktu budidaya hingga enam bulan untuk bisa mencapai bobot 100 gram-180 gram. Sementara, lobster mutiara, dengan waktu budidaya yang sama, beratnya bisa mencapai 200 gram-250 gram.

Infografis Kronologi Ekspor Benih Lobster yang jerat Edhy PrabowoFoto: CNN Indonesia/Fajrian
Infografis Kronologi Ekspor Benih Lobster yang jerat Edhy Prabowo

Karena itu lah, wajar jika yang lebih merasa senang dengan kebijakan ekspor benih lobster adalah nelayan tangkap ketimbang pembudidaya.

Tanpa perlu modal dan menunggu berbulan-bulan, mereka bisa menjual satu ekor benih lobster di kisaran minimal Rp5-10 ribu. Bahkan, terkadang harganya bisa naik berkali lipat jika permintaan sedang tinggi.

Kendati demikian, hal tersebut tak baik bagi keberlangsungan ekosistem lobster itu sendiri.

"Kalau kita jual benur katakanlah untuk semua jenis, ya. mutiara, pasir atau bambu kita ambil rata-rata misalnya harganya kisaran US$3-8 dolar. Kalau kemudian kita besarkan dengan bobot minimal 150-200 gram saja dalam 3-6 bulan tergantung jenisnya nilai keuntungannya bisa Rp300 ribu ke atas," jelasnya.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan berpandangan minimnya peran pemerintah juga membuat budidaya lobster di Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam.

Pernah ada janji bahwa akan diberikan dukungan untuk budidaya, namun hingga menteri berganti, bantuan tersebut tak kunjung dirasakan.

Menurut Suhufan, bantuan yang dibutuhkan pun tidak hanya dalam bentuk permodalan, tapi juga pelatihan agar mereka bisa mempercepat panen dan mengurangi tingkat kematian lobster.

"KKP harusnya melakukan pendampingan dari sisi manajemen, teknis dan administrasi sehingga mereka bisa lakukan budidaya yang sebenar-benarnya. Pemerintah harus intervensi untuk akses peningkatan kapasitas teknis supaya mereka menjadi nelayan dan budidaya modern," tegasnya.

Jika tak ada intervensi dari pemerintah, lanjut Suhufan, jangan berharap berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem lobster akan berhasil. Sebab, pada akhirnya orang akan terus mengambil bibit lobster tanpa pengendalian.

"Dari era sebelum bu Susi itu dilakukan eksploitasi besar-besaran karena orang tidak mau budidaya. Karena itu, ada kekhawatiran lobster akan punah. Lobster itu kan plasma nutfah yang harus dijaga. Tidak semua laut punya potensi seperti yang ada di Indonesia," tuturnya.

Tenaga Ahli Individual Bidang Ekonomi dan Perikanan KKP Suhana menuturkan ekspor benih lobster akan membuat Indonesia tak punya daya saing dalam ekspor lobster.

Sebabnya, ekspor benih lobster hanya memiliki satu pasar tujuan, yakni Vietnam, sementara pasar ekspor lobster untuk konsumsi yang berukuran di atas 200 gram ada di banyak negara.

"Pasar lobster untuk konsumsi bisa ke Jepang Amerika, China. Khusus untuk lobster hidup sebagian besar larinya ke china, dan sekarang akibat dari ekspor benih lobster kita ke Vietnam, mereka menguasai pasar ekspor lobster ke china. Artinya ini jelas kebijakan yang keliru di awal," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/bir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK