Buntut OTT Edhy Prabowo, KKP Setop Ekspor Benih Lobster

CNN Indonesia | Kamis, 26/11/2020 15:12 WIB
KKP menghentikan ekspor benih lobster. Itu dilakukan setelah eks Menteri Edhy Prabowo tertangkap KPK karena diduga menerima suap izin ekspor benur. KKP menghentikan ekspor benih lobster setelah eks Menteri Edhy Prabowo tertangkap tangan terkait kasus dugaan suap ekspor benur. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Ardiansyah).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor benih lobster.

Penghentian yang dilakukan sebagai buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Edhy Prabowo tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPTPI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

Dalam salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com edaran tersebut diteken oleh Plt Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini 26 November 2020.


Dalam surat tersebut KKP menjelaskan penghentian dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Di samping itu, KKP juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terhitung, dengan surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

"Bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan," demikian bunyi petikan surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, eks Menteri KKP terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (25/11) dini hari kemarin. KPK kemudian menetapkannya menjadi tersangka karena diduga menerima suap dalam izin ekspor benih lobster.

Edhy sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut kasus suap ini berawal saat Edhy menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Edhy, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, kemudian menunjuk Andreu dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).

"Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur," ujar Nawawi, membcakan konstruksi perkara ini, Rabu (25/11) malam.

Pada awal Oktober 2020, Direktur PT DPP Suharjito bertemu dengan Safri di lantai 16 gedung KKP terkait perizinan ekspor lobster.

"Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1800/ekor yang merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin dengan Andreau dan Siswadi," ujarnya.

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564.

Usai mentransfer sejumlah uang, PT DPP, atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas, memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur. Perusahaan ini kemudian melakukan 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri (AMR) dan Ahmad Bahtiar (ABT) yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy serta Yudi Surya Atmaja (YSA).

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp9,8 miliar," tutur Nawawi.

Pada 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih (staf istri Menteri KKP) sebesar Rp3,4 miliar. Uang itu diperuntukkan bagi keperluan Edhy, istrinya Iis Rosita Dewi, Safri dan Andreau.

"Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan Iis di Honolulu, AS, di tanggal 21-23 November 2020, sekitar Rp750 juta di antaranya berupa Jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy," terang Nawawi.

Ia menuturkan Edhy kembali menerima uang sebesar US$100 ribu dari Suharjito dan Amiril Mukminin pada Mei 2020.

(agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK