Kemensos Sebut Disinformasi Bansos Bikin Bingung Masyarakat

Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan disinformasi merupakan dalang dari kebingungan masyarakat terhadap program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat mengaku menerima laporan banyak masyarakat bingung dan mempertanyakan mekanisme program bansos.

Disinformasi, lanjut dia, dipicu oleh beragamnya program Kemensos dari program bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, hingga bansos Khusus yakni Bansos Sembako Jabodetabek dan Bansos Tunai (BST).

Nominal dan bidikan kelompok pun beragam sehingga masyarakat sering salah kaprah mengira bantuan salah sasaran.

"Begitu beragamnya bansos yang ada, bahkan kalau diteliti lebih dalam lagi, itu yang membuat masyarakat, kami akui, sering mempertanyakan atau bingung atau kurang jelas," jelasnya pada Diskusi Publik 'Launching Hasil Survei Distribusi Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta' pada Selasa (1/12).

Apalagi, lanjut dia, kebijakan bantuan kerap berubah mengikuti kebutuhan.

Misalnya saja Bansos Sembako Jabodetabek yang mulanya diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan pada April-Juni lalu berkurang menjadi Rp300 ribu per bulan pada Juli-Desember.

Maka tak heran, menurutnya, survei Kemensos menangkap tingginya ketidakpuasan masyarakat.

Khusus untuk program Bansos Jabodetabek saja, ditemukan 38,5 persen responden yang mengaku tidak puas dengan proses penyaluran bansos. Sementara, untuk cakupan bansos sendiri dinilai oleh setengah dari responden tidak mencukupi kebutuhan pangan selama 2 minggu.

Survei dilakukan di 14 Kelurahan di 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta pada 12-13 Mei lalu kepada 95 KPM dan 36 pengelola titik bagi.

"Bansos di Jabodetabek tampaknya memang kebutuhan pangan untuk 2 minggu banyak yang mengatakan tidak cukup, 50 persen mengatakan tidak cukup," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]