Jokowi di Acara BI: Jangan Membangun Tembok Tinggi-tinggi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk membuang ego sektoral dan lembaga dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah pandemi covid-19. Pasalnya, semua pihak harus gerak cepat dan tepat dalam merespons dampak pandemi covid-19.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh kepada negara dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Dewan Gubernur BI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR, anggota MPR, dan lainnya.

"Buang jauh-jauh ego sektoral, egosentrisme lembaga, dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi berlindung di balik otoritas masing-masing," ujarnya dalam Kamis (3/12). Sayang, Jokowi tak menyebut untuk siapa ucapan itu ia alamatkan.

Namun, Jokowi tak menyebut pihak mana yang ia tuding membangun tembok tinggi dan berlindung di balik otoritas masing-masing itu. Ia hanya meminta agar semua pihak bisa bergotong royong dan berbagi beban mengatasi masalah yang muncul akibat pandemi covid-19.

Ia mengatakan fokus semua pihak akan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi.

"Kita harus berbagi beban, berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global," ucapnya.

Khusus kepada bank sentral, mantan Walikota Solo itu meminta agar BI bisa mengambil peran menggerakkan sektor riil.

"Saya harap BI mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang kami gulirkan, kontribusi lebih besar untuk gerakkan sektor rill, mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan bantu pelaku usaha utamanya UMKM agar bisa kembali produktif," ucapnya.

Untuk diketahui, BI dan pemerintah berbagi beban (burden sharing) dalam memenuhi kebutuhan dana penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sesuai kesepakatan, dana penanganan dampak pandemi virus corona dan program PEN terbagi atas tiga kategori. Pertama, pembiayaan public goods senilai Rp397,56 triliun. Kebutuhan anggaran ini sepenuhnya akan ditanggung oleh BI, dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme private placement.

Kedua, pembiayaan non-public goods sebesar Rp177,03 triliun, terdiri dari anggaran untuk stimulus UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun. Kebutuhan dana ini seluruhnya akan ditanggung pemerintah lewat penjualan SBN ke pasar.

BI akan berkontribusi sebesar selisih antara tingkat imbal hasil di pasar (market rate) dengan BI 7DRRR tiga bulan dikurangi 1 persen.

Ketiga, belanja non-public goods lainnya Rp328,87 triliun. Kebutuhan dana ini sepenuhnya akan dipenuhi oleh pemerintah melalui penjualan obligasi ke pasar keuangan dengan market rate. 

[Gambas:Video CNN]