Jokowi: Reformasi Perizinan untuk Perkecil Ruang Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perizinan dan pelayanan publik guna meminimalisir peluang korupsi. Khususnya, perizinan di sektor UMKM.

"Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi," ungkap Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020, Rabu (12/16).

Jokowi bilang pemerintah fokus pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Ia mengakui banyak regulasi perizinan yang tumpang tindih, baik di pusat dan daerah.

"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus kami pangkas, mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kami sederhanakan," katanya.

Sementara, Jokowi bilang regulasi pemerintahan saat ini didukung oleh sistem digital. Beberapa sistem tersebut, yakni e-budgeting, e-procurement, dan e-audit.

"Perbaikan sistem yang sedang kami lakukan pasti membutuhkan dukungan pengawasan efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal dan institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga," terang Jokowi.

Ia menambahkan kinerja penegakan hukum bukan diukur dari berapa banyak kasus yang ditemukan, tapi bagaimana mencegah tindak pidana korupsi. Karena itu, tata kelola mengenai pencegahan korupsi harus terus dibenahi secara berkala.

"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]