BPKN Beri 19 Rekomendasi untuk Jokowi dan Kementerian

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memberikan 19 rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kementerian/lembaga (k/l) sepanjang 2020. Salah satunya persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Anna Maria Tri Anggraini mengatakan pihaknya ikut memantau kasus gagal bayar Jiwasraya. Untuk itu, ia memberikan rekomendasi ke Jokowi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masalah tersebut segera diselesaikan.

"Pada dasarnya rekomendasi ini berangkat dari masalah yang timbul terkait jasa asuransi, Jiwasraya yang gagal bayar," ucap Anna dalam konferensi pers secara virtual, Senin (14/12).

Anna menyatakan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPKN kepada Jokowi dan OJK, yakni memastikan OJK menyelenggarakan peran dan fungsi pengawasan untuk industri perbankan dan non perbankan secara optimal. Serta melakukan proses penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan konsumen.

Selain itu, BPKN juga memberikan rekomendasi kepada Jokowi terkait epidemi covid-19 di dalam negeri. Lalu, rekomendasi juga diberikan kepada OJK terkait perlunya petunjuk teknis restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi covid-19.

"Rekomendasi perlu petunjuk teknis mengenai restrukturisasi kredit, ini untuk OJK," kata Anna.

Rekomendasi lainnya, sambung Anna, terkait refund tiket kepada Kementerian Perhubungan, distribusi pangan kepada Kementerian Perdagangan, rekomendasi terkait kebutuhan pokok kepada Kementerian Pertanian, data ketersediaan pangan pokok per wilayah kepada Kepala BPS, dan lonjakan tagihan listrik kepada Kementerian BUMN.

Selanjutnya, BPKN juga memberikan rekomendasi kepada BPOM mengenai pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, antisipasi perkembangan produk halal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta peninjauan harga rapid test, swab test, vaksin virus corona, dan produksi masker.

"Dari 19 rekomendasi, ada lima tanggapan rekomendasi yang ditindaklanjuti," ujar Anna.

Lima rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga, antara lain tentang pangan oleh Kementerian Pertanian, ketersediaan data pangan pokok per wilayah oleh BPS, kepastian hukum di sektor asuransi oleh OJK, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan oleh Kementerian Kesehatan, serta pembinaan keamanan pangan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

[Gambas:Video CNN]