SMI Minta Pengusaha Contoh Pemerintah Hadapi Ketidakpastian

Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan kiat-kiat atau strategi sebagai bendahara negara dalam menghadapi ketidakpastian akibat pandemi covid-19. Menurutnya, baik korporasi maupun negara sama-sama menghadapi ketidakpastian dalam level yang berbeda.

"Saya dalam level ekonomi nasional atau APBN juga mengalami kerumitan yang sama, mungkin skalanya yang lebih tinggi sedikit atau banyak," ujarnya dalam acara Digitalisasi BUMN, Rabu (16/12).

Menurutnya, pengusaha harus menyusun perhitungan atau kalibrasi target bisnis ke depan. Namun, tidak cukup menyusun target, pengusaha juga harus terus memantau perkembangan target-target tersebut.

"Harus dilihat terus, tidak bisa membuat satu asumsi terus kita ongkang-ongkang, berdoa itu terjadi, tidak juga. Berdoa tetap penting, saya berdoa terus setiap hari, tapi harus tetap melihat dan mengkalibrasi perhitungan kita semua," tuturnya.

Dengan mengamati perkembangan capaian target tersebut, maka pengusaha bisa menentukan respons-respons yang diperlukan. Bahkan, skenario yang disiapkan bisa meliputi skenario optimis, moderat, maupun terburuk sehingga pengusaha tidak tergagap jika salah satu skenario tidak tercapai.

"Kita harus siapkan berbagai skenario, jadi tidak setiap ada perkembangan kita terkaget-kaget, dan kemudian reaksinya menjadi berantakan, itu menurut saya sikap yang harus melandasi anda semuanya," jelasnya.

Ani, sapaan akrabnya, lantas mencontohkan penyusunan APBN 2021 di tengah ketidakpastian pandemi covid-19. Karenanya, dalam penyusunan APBN tersebut, ia menuturkan jika DPR dan pemerintah sepakat untuk memberikan ruang bagi APBN supaya fleksibel dalam merespon setiap perkembangan yang terjadi, salah satunya melalui pelonggaran defisit fiskal di atas 3 persen.

"Nah, dengan ketidakpastian seperti itu, harus ada fleksibilitas. Oleh karena itu dalam perencanaan anggaran 2021 kami memiliki ruang untuk bisa fleksibel," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam APBN 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Selanjutnya, tingkat inflasi ditetapkan sebesar 3 persen dan nilai tukar rupiah Rp14.600 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.743,65 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.444,54 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp298,20 triliun, dan penerimaan hibah Rp900 miliar

Sementara itu, belanja negara dianggarkan Rp2.750 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp795,5 triliun. 

[Gambas:Video CNN]