Distribusi Vaksin Tahun Depan Bakal Pakai Sisa Anggaran PEN

Pemerintah akan menggunakan sebagian dana penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 klaster kesehatan untuk penyaluran vaksin corona tahun depan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (KPC-PEN) Raden Pardede dalam acara Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Kinerja Sektor Keuangan dan Investasi, Kamis (17/12).

"Ini adalah program ekonomi dari stimulus fiskal kesehatan. Sebagian dari sini (dana klaster kesehatan) nanti akan dibawa untuk 2021 karena ini untuk vaksin," ujar Raden.

Selain itu, pemerintah juga akan merealokasi belanja kementerian/lembaga (k/l) untuk program penanganan pandemi covid-19 dan PEN 2021. Realokasi khususnya untuk distribusi vaksin.

"Ini supaya ada kemampuan untuk vaksinasi terhadap mayoritas penduduk Indonesia," terang Raden.

Ia bilang jumlah masyarakat yang harus divaksinasi minimal 70 persen dari total penduduk yang sekitar 260 juta orang. Ini berarti, vaksinasi harus dilakukan minimal kepada 180 juta penduduk.

"180 juta penduduk Indonesia yang dibutuhkan (vaksinasi) supaya 70 persen pendudukan bisa dapatkan kekebalan kelompok (herd immunity)," jelas Raden.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi covid-19 dan PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dianggarkan untuk klaster kesehatan sebesar Rp97,9 triliun, perlindungan sosial Rp233,69 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) Rp65,97 triliun, dukungan UMKM Rp115,82 triliun, insentif usaha Rp120,6 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp61,2 triliun.

Tahun depan, alokasi dana untuk penanganan pandemi covid-19 dan PEN turun menjadi Rp356,4 triliun. Dana itu disalurkan untuk klaster kesehatan sebesar Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp136,7 triliun, UMKM Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, dan insentif usaha Rp20,4 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan vaksin covid-19 gratis kepada masyarakat. Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera memprioritaskan dan merealokasikan anggaran untuk distribusi vaksin covid-19.

"Saya sampaikan vaksin covid-19 untuk masyarakat, gratis. Sekali lagi, gratis. Tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengaku pemerintah masih mengkaji jumlah anggaran untuk vaksinasi gratis ke seluruh masyarakat. Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait hal tersebut.

"Masih akan terus dikaji dan update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamika oleh Kementerian Kesehatan. Nanti akan kami antisipasi bila sudah dikoordinasikan besarannya oleh Kementerian Kesehatan," ucap Askolani.