Otak-atik APBN Demi Vaksin Corona Gratis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan memberikan vaksin corona atau covid-19 gratis untuk masyarakat.

Kepala negara juga langsung menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar segera merealokasi anggaran di APBN untuk keperluan biaya pengadaan dan distribusi vaksin gratis tersebut.

"Saya juga instruksikan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan realokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan vaksin gratis," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (16/12).

Bahkan, orang nomor wahid di Indonesia itu juga meminta seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda) agar ikut memprioritaskan anggarannya untuk keperluan vaksin corona gratis.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai pengumuman dari Jokowi ini muncul sebagai upaya menumbuhkan optimisme di masyarakat. Khususnya, masyarakat kalangan menengah atas agar kepercayaan dirinya tumbuh dan tergugah untuk kembali melakukan konsumsi.

Menurutnya, kalangan menengah atas mungkin tidak terlalu perlu vaksin gratis. Namun, pengumuman vaksin gratis ini bisa menjadi 'gong' yang menandakan bahwa pemerintah benar-benar serius menangani dampak pandemi covid-19 di Tanah Air.

"Ini sinyal utamanya untuk menumbuhkan optimisme, khususnya bagi kalangan atas yang belanjanya konservatif dan masih menahan diri agar mereka belanja lagi, karena ekonomi bergantung pada mereka," kata Ari kepada CNNIndonesia.com.

Efek serupa juga dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah. Ia memperkirakan kabar ini bisa menumbuhkan lagi belanja mereka.

Kendati begitu, Ari memberi catatan agar pemerintah betul-betul merealisasikan dan mengawal instruksi dari Jokowi ini. Khususnya soal realokasi anggaran dan penggunaannya di lapangan nanti.

Menurut Ari, persiapan realokasi anggaran bisa dilakukan sedini mungkin mulai tahun ini. Toh, pemerintah masih punya anggaran penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum habis.

Per 2 Desember 2020, realisasi penggunaan dana PEN baru mencapai Rp440 triliun atau 63,3 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun pada tahun ini. Sisa dana yang mungkin belum terserap pada tahun ini, katanya, bisa langsung dialihkan ke kantong dana pengadaan dan distribusi vaksin di luar anggaran kesehatan di program PEN.

Tercatat, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp97,9 triliun khusus untuk sektor kesehatan di PEN. Dari total dana itu, sekitar Rp35,1 triliun untuk pengadaan dan distribusi vaksin.

Sisanya, digunakan untuk keperluan lain di bidang kesehatan, seperti tunjangan tenaga kesehatan, dana tambahan BNPB, dan lainnya. Menurut Ari, sisa dana PEN di sektor kesehatan bisa digunakan untuk tambahan pos dana vaksin.

Sementara dana PEN untuk UMKM dan perlindungan sosial juga jangan diutak-atik untuk vaksin karena berurusan dengan daya beli masyarakat. Tapi, anggaran di program PEN lainnya bisa digunakan, misalnya dana insentif usaha, pembiayaan korporasi, hingga sektoral bagi kementerian/lembaga.

"Anggaran kesehatan, k/l, itu semua bisa digunakan karena mungkin juga tidak terserap penuh sampai akhir tahun. Tapi jangan ganggu yang UMKM dan bansos, itu penting untuk jaga permintaan masyarakat. Jadi daripada dana PEN tidak terserap penuh, sisanya bisa dialihkan saja," ungkapnya.

Sisanya, realokasi dana bisa dilakukan pada pos anggaran APBN 2021. Syaratnya, realokasi diambil dari pos yang tidak berhubungan langsung pada hajat hidup orang banyak seperti infrastruktur non padat karya. Sedangkan anggaran bansos, subsidi, hingga gaji tidak diganggu.

"Kalau infrastrukturnya padat karya itu justru perlu tetap diberikan untuk mendorong ekonomi dan kalau ekonomi tumbuh, itu bisa jadi penerimaan pajak untuk biayai kebutuhan kesehatan dan vaksin ini," jelasnya.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah juga bisa menggalang dana vaksin dari pihak-pihak filantropi dan mereka yang memang mau membayar lebih untuk memberi subsidi kepada masyarakat lain.

"Mungkin ada yang mau bayar lebih asal dapat duluan dan lainnya, itu bisa dikelola, ada yang mau sumbang. Tinggal pintar-pintar kelola anggaran dan sumber saja," tuturnya.

Senada, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad juga menilai anggaran infrastruktur bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dana vaksin gratis bagi masyarakat. Terlebih, pemerintah justru menaikkan anggaran infrastruktur dari Rp281,1 triliun pada 2020 menjadi Rp414 triliun pada 2021.

"Bisa dilihat anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR outlook-nya meningkat. Bahkan, secara keseluruhan hampir dua kali lipat tahun depan," kata Tauhid.

Hanya saja, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengambil anggaran infrastruktur itu. Pertama, merupakan infrastruktur yang pengerjaannya beberapa tahun ke depan (multiyears).

Kedua, padat teknologi, bukan padat karya. Ketiga, infrastruktur yang kebutuhan dananya masih biasa dipenuhi dengan kerja sama swasta.

Pos lain adalah menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari APBN 2020.

"Kalau masih ada sisa dari tahun ini, maka bisa langsung dialokasikan ke 2021," imbuhnya.

Sisanya, bisa mengurangi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terlalu prioritas dan masih bisa ditunda. Misalnya, dari anggaran pertahanan dan keamanan yang notabenenya tinggi, namun tidak terlalu mendesak.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet juga sependapat dengan Ari dan Tauhid, yaitu memangkas anggaran infrastruktur. Toh, kebijakan ini jangka panjang, sedangkan kebutuhan dana vaksin merupakan kebutuhan mendesak sebagai jurus pamungkas menangani pandemi.

Pos lain, katanya, yaitu transfer ke daerah, khususnya daerah yang tidak terdampak pandemi secara parah. Hanya saja, pos ini harus dipangkas secara hati-hati karena akan memberi efek samping pada pemulihan ekonomi daerah.

"Jadi dipilah betul transfer ke daerah mana yang dikurangi dan dialihkan, karena ada daerah yang mungkin masih butuh bantuan pemerintah pusat untuk tangani pandemi dan pulihkan ekonominya," kata Yusuf.

Di sisi lain, Yusuf menilai sebenarnya daripada merealokasi anggaran yang sudah ada, lebih baik pemerintah membuat pos baru untuk memenuhi kebutuhan dana vaksin. Selain itu, mencari sumber pendanaan baru juga.

Sumbernya, sambung Yusuf, tentu tidak bisa diisi dari penerimaan pajak karena diramal masih seret. Tapi, bisa menggunakan utang mengingat defisit anggaran masih dimaklumi sampai dua tahun ke depan.

"Stigmanya pun utang untuk vaksin tidak buruk. Seperti BI burden sharing kemarin, awalnya stigmanya akan kurangi independensi BI tapi ternyata setuju juga dengan burden sharing. Investor juga tetap serap surat utang," tuturnya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan biaya vaksin sangat mungkin dipenuhi pemerintah tanpa realokasi. Hitung-hitungannya, kebutuhan dana vaksin mungkin berkisar Rp180 triliun.

Angka itu relatif kecil dari total belanja APBN mencapai Rp2.700 triliun. "Kalau dananya sendiri, ini bijaknya tidak ganggu pemulihan ekonomi dan ada alternatif sumbernya yaitu utang," ucapnya.

Sumber lain dengan memanfaatkan burden sharing dari bank sentral nasional. Menurutnya, kerja sama BI dan pemerintah bisa dilanjut dan bank sentral menanggung sekitar 50-75 persen kebutuhan dana vaksin yang secara bertahap akan diganti pemerintah melalui skema pembelian surat utang.

[Gambas:Video CNN]