YLKI: Konsumen & Pengusaha Rugi Akibat Kebijakan Labil Nataru

ans, CNN Indonesia | Sabtu, 19/12/2020 23:50 WIB
YLKI menyatakan kebijakan pemerintah yang terus berubah-ubah soal libur Natal dan Tahun Baru telah merugikan dan membingunkan masyarakat dan dunia usaha. YLKI menyebut kebijakan pemerintah yang berubah-ubah soal libur Nataru membingunkan. (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan kebijakan pemerintah terus berubah-ubah soal libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020/2021 merugikan dan membuat bingung masyarakat dan dunia usaha.

Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan kebijakan yang berubah-ubah secara mendadak membuat masyarakat mengganti rencana libur akhir tahunnya. Hal ini juga merugikan masyarakat karena dibebani biaya yang lebih mahal dari perhitungan awal.

"Pada titik tertentu merugikan masyarakat, masyarakat dibebani biaya baru," ucap Tulus dalam diskusi online, Sabtu (19/12).


Diketahui, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan baru bahwa masyarakat wajib melakukan rapid test antigen jika hendak bepergian pada libur Nataru. Ditambah, pemerintah memangkas libur akhir tahun setelah melihat lonjakan kasus Covid-19.

Beberapa kebijakan baru itu membuat sebagian masyarakat membatalkan perjalanannya ke luar kota. Selain karena perubahan jumlah libur akhir tahun, biaya rapid test antigen juga cukup tinggi dibandingkan dengan rapid test antibodi.

"Hotel dan pesawat mengeluarkan puluhan bahkan ratusan miliar untuk pengembalian (refund). Konsistensi penanganan ini penting," ujar Tulus.

Diskriminasi Angkutan Umum

Di sisi lain, Tulus berpendapat berbagai kebijakan yang diatur pemerintah menimbulkan diskriminasi untuk angkutan umum. Salah satunya terkait pengguna kendaraan pribadi yang tidak diwajibkan rapid test atau tes Covid-19 lainnya.

"Padahal pergerakan mobilitas pengguna kendaraan pribadi lebih masif," imbuh Tulus.

Selain itu, kapasitas angkutan umum juga dibatasi. Sebagai contoh, kapasitas penumpang pesawat maksimal hanya boleh 70 persen.

"Standar di luar negeri tidak ada pembatasan 7 persen. Mungkin nanti Kementerian Perhubungan perlu mengkaji batasan ini sebenarnya perlu atau tidak," jelas Tulus.

Ia menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya menelaah lagi seluruh kebijakan transportasi di masa pandemi. Menurut Tulus, perlu ada kebijakan yang adil antara angkutan umum dan pribadi.

(aud/evn)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK